Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan memperketat pencairan "subsidiary loan agreement" untuk badan usaha milik negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 mengenai Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto di Jakarta, Selasa, mengatakan, pemerintah dapat mencairkan SLA bila proyek yang diajukan oleh perusahaan sudah siap baik legalitas dan materialnya.

"Misalnya pembebasan lahan harus sudah siap, uang muka jika diperlukan untuk pembangunan proyek juga harus disiapkan, serta proyek-proyek yang akan dikerjakan juga harus siap," kata Rahmat saat ditemui di kantor Kementerian BUMN.

Setelah proyek secara legalitas dan material dinyatakan siap, selanjutnya pemerintah akan meminta pakta integritas dari pelaksana proyek baik dari BUMN yang bersangkutan, kementerian atau lembaga terkait.

"Misalnya, dirut BUMN itu akan saya minta tanda tangan apakah mereka siap bertanggung jawab. Tidak begitu saja dibiarkan untuk menerima SLA," tuturnya.

Selanjutnya, menurut Rahmat, pihaknya juga akan melakukan monitoring dan evaluasi bila pengerjaan proyek tersendat atau menandakan kegagalan.

"Kami akan cepat-cepat untuk membatalkan pinjaman luar negeri tersebut," ungkapnya.

Rahmat mengakui saat ini banyak kreditur yang siap untuk membiayai proyek-proyek di Tanah Air. Namun, ia menginginkan proyek tersebut baik secara material dan legalitas sudah dipersiapkan. Ia menambahkan permintaan SLA banyak datang dari PT PLN dan PT Pertamina.

Menyoal keinginan PT Merpati Nusantara Airlines yang akan membeli pesawat dan membutukan dana, ia menegaskan Merpati terlebih dulu harus mengusulkan rencana tersebut kepada Kementerian BUMN. Selain itu, Merpati harus mendapatkan rekomendasi dari dewan komisaris.

"Begitu juga dengan kelaikan terbangnya dan sumber pendanaannya. Saya di Kementerian Keuangan akan mengevaluasi `term and condition`-nya," tuturnya.
(T.KR-SSB/N002)