Sabtu, 2 Agustus 2014

Indonesia kaji implementasi negosiasi produk ramah lingkungan

Senin, 4 Juni 2012 15:18 WIB | 4.493 Views
Jakarta (ANTARA News) - Indonesia masih mengaji dampak implementasi negosiasi produk ramah lingkungan dengan memberi kesempatan konsumen dan eksortir mempersiapkan diri sebaik mungkin. Isu ini jadi satu pokok bahasan penting dalam tema besar perdagangan dunia pada pertemuan APEC, di Kazan, Rusia, beberapa waktu lalu.
 
Meski mendapat tekanan kuat dari berbagai negara, Indonesia masih bergeming mengeluarkan environmental goods (EG alias produk ramah lingkungan). Pemerintah masih ingin siapkan produsen dan eksportir dalam negeri agar siap berkompetisi di tingkat global.
 
Polarisasi negara-negara anggota APEC dalam hal ini adalah: yang mendukung sepenuh hati dan yang masih berat hati. Kesiapan masing-masing blok ekonomi di APEC dan perlindungan terhadap produsen dan eksportirnya merupakan latar utama Isu besar ini pernah menggelinding di forum WTO namun kemudian buntu bin mati suri.
 
Yang terkesan siap dengan produk ramah lingkungan adalah blok ekonomi APEC dari negara-negara empunya koordinasi internal relatif baik. Mereka diperkirakan mampu meraup keuntungan ekonomi atas pengesahan daftar EG. 

Sementara negara kurang siap terlihat masih maju-mundur mengingat hal tersebut bisa berdampak negatif bagi ekonomi dalam negeri bila tidak diikuti kesiapan prima. Banyak di antara negara peserta menanyakan mengapa ranah WTO ini dipindah ke wilayah APEC, sebagaimana dirilis dalam pernyataan dari Kedutaan Indonesia di Moskow, Rusia, yang diterima Senin petang di Jakarta.
 
Sampai akhir Mei 2012 tercatat 13 dari 21 anggota ekonomi APEC telah menyerahkan daftar produknya yang ramah lingkungan untuk kemudian dikompilasi Friend of the Chairs EG APEC menjadi 300-an produk. 

Amerika Serikat, Australia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Selandia Baru, Hongkong, dan Rusia, telah menyerahkan daftar. Bahkan empat anggota ASEAN juga demikian, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Sementara, Indonesia berada di jajaran yang belum menyetor bersama Vietnam dan Philipina.
 
Posisi Indonesia? Secara prinsip tidak ada masalah dan bahkan memberikan dukungan, namun Indonesia masih ingin memberikan kesempatan kepada produsen dan eksportirnya untuk mempersiapkan diri dengan baik.
 
"Sambil kita persiapkan pengusaha kita, pemerintah terus konsolidasi internal mematangkan daftar EG dari Indonesia dengan juga memperhatikan aspek lingkungan, bukan melulu aspek dagang," ujar Iman Pambagyo, Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
 
Menurut dia, Indonesia memiliki banyak sekali produk yang sangat ramah lingkungan. Masalahnya, di forum APEC ini belum terdapat kejelasan tentang kriteria produk dagang yang bisa masuk dalam daftar EG. "Menciptakan kebijakan di forum internasional memang perlu kecermatan tinggi dan kehati-hatian," tambahnya.
 
Salah satu masalah yang mengemuka adalah tentang status EG manakala sudah terkumpul semua daftar produk. 

Apakah EG akan mandapatkan perlakuan khusus dalam hal tarif ataukah menjadi semacam produk bersama (common product) yang harus diterima semua ekonomi APEC. Yang sudah pasti, negara yang telah menyerahkan daftarnya berharap segera memasuki pasar ekonomi lain dengan kemudahan tertentu sebagai konsekuensi label ramah lingkungan.
 
Upaya perlindungan lingkungan hidup diantara ekonomi APEC yang diejawantahkan dalam environmental goods list telah disepakati pada KTT APEC di Honolulu tahun lalu. Diharapkan, tahun 2012 ini telah terkumpul daftar tersebut untuk dapat dibahas lebih lanjut  dan dikeluarkan berbagai kebijakan terkait produk dimaksud. (*)

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga