Ambon (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjawab perjuangan pemerintah maupun DPRD Maluku soal hak kepesertaan (participating interest-PI) 10 persen pengelolaan Blok Masela di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).

"Migas di blok Masela bila dieksploitasi pada 2017 dengan nilai Rp400 triliun, maka Maluku akan kebagian PI 10 persen sehingga Rp40 triliun itu hendaknya dikelola dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya saat peresmian patung pahlawan nasional Johanis Leimena, di Ambon, Sabtu.

Karena itu, Kepala Negara mendorong percepatan eksplorasi oleh Inpex Corparatoin sebagai pemegang saham utama pengelola blok Masela.

"Blok Masela itu lokasinya berbatasan dengan Timor Leste yang sekarang didorong percepatan eksplorasinya dengan harapan pada 2017 sudah ekspolitasi," ujarnya disambut tepuk tangan tamu maupun undangan.

Pemprov Maluku melalui BUMD yang dibentuk PT Maluku Energi telah bekerjasama dengan PT.Marsela Energi membentuk PT Maluku Energi Nusantara untuk menyetor kepesertaan saham ke Inpex Corporatoin sebaga pemegang saham utama pengelola blok Masela,

"Jadi soal kewajiban Pemprov Maluku telah siap sehingga saat itu memintan Presiden agar mengingatkan Menteri ESDM menandatangani PI 10 persen untuk Maluku karena lokasi lapangan Migas Blok Masela itu berada di wilayah setempat," tandas Gubernur setempat, Karel Albert Ralahalu.

Apalagi kontrak bagi hasil produksi (PSC) atas wilayah kerja blok Blok Masela telah ditanda tangani dengan Inpex Corporation pada 16 November 1998, untuk jangka waktu kontrak 30 tahun meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

Hasil eksplorasi oleh Inpex Corporation ditemukan cadangan gas di wilayah kerja Blok Masela yang diperkirakan terbesar di Indonesia Timur pada saat ini yakni 14 triliun kaki kubik (Trilion Cubic Feet -TCF) .

Dengan demikian Inpex Corporation telah memasuki tahapan komersial sebagai operator di wilayah kerja Lapangan Blok Masela.

Maluku memperjuankkan PI 10ersen blok Masela sejak Darwin Zahedy Saleh masih menjabat sebagai Menteri ESDM.

Karena perjuangan sejak 2010 itu belum membuahkan hasil, maka Gubernur Maluku kembali menyurati Presiden Yudhoyono pada Februari 2012 dengaan harapan Menteri ESDM Jero Wacik segera menyetujuinya.
(L005/M019)