Kamis, 23 Oktober 2014

Transfer dana pusat sulitkan daerah

| 7.482 Views
id apkasi, dana perimbangan pusat dan daerah, otonomi daerah, ketua apkasi, isran noor
"Hampir semua jenis transfer dana pusat ke daerah menghadapi masalah yang menyulitkan daerah, setidaknya kami menginventarisasi ada 21 masalah dalam proses transfer dana pusat ke daerah," kata Isran Noor, Bupati Kutai Timur
Jakarta (ANTARA News) - Meski dana pembangunan dari pusat ke daerah terus mengucur ternyata cara pengucurannya justru membuat daerah terhimpit kesulitan pada hampir seluruh jenis transfernya.

Daerah-daerah dalam hal ini pemerintahan kabupaten berjumlah 399 yang kepentingannya diwakili Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), diketuai Isran Noor.

Asosiasi ini pekan lalu (7/6), rapat dengan Badan Anggaran DPR-RI di Senayan guna memperdengarkan berbagai kesulitannya.

Rapat dengar pendapat umum antara APKASI dengan Banggar DPR-RI tentang Transfer Daerah yang akan menjadikan pedoman bagi Pemerintah didalam Pembahasan Persiapan Penyusunan RAPBN tahun 2013.

"Hampir semua jenis transfer dana pusat ke daerah menghadapi masalah yang menyulitkan daerah, setidaknya kami menginventarisasi ada 21 masalah dalam proses transfer dana pusat ke daerah" kata Isran Noor, Bupati Kutai Timur, kepada media usai rapat.

Kesulitan itu, katanya, mencakup proses transfer dana dalam berbagai bentuk, seperti Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Anggaran Umum (DAU), Dana Penyesuaian, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID).

Isran menegaskan rumitnya urusan transfer daerah itu membuat proses pembangunan di daerah menjadi tidak optimal.

"Pada saat yang sama, daerah sebagai pelaksana otonomi justru seringkali dianggap belum mampu mengelola dana transfer yang sudah diberikan Pemerintah," ungkapnya.

Isran mengatakan transfer DBH SDA misalnya tidak transparan dari pusat (Kementerian Keuangan) menyangkut jumlah yang diterima dan yang harus dibagi ke Pemerintah Daerah.

Setiap tahun Daerah hanya menerima sejumlah dana tanpa penjelasan. Proses transfernya bahkan juga menyalahi aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

"Hal ini menyulitkan posisi pemerintah daerah. Di satu sisi membutuhkan dana tambahan pembangunan, namun di sisi lain harus mengeluarkan dana pendamping," kata Isran.

Dalam hal jumlah, menurut catatan, sebenarnya besaran transfernya sendiri terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2005 sebesar Rp150,5 triliun (5.4 persen terhadap Produk Domestik Brutto), dan pada tahun 2012 menjadi Rp478,8 Triliun (5,7 persen terhadap PDB) dengan peningkatan sebesar 174,2 persen.

Selain itu, kriteria umum transfer daerah sendiri ialah otonomi sebagai prinsip dasar, penerimaan memadai (revenue adequacy), rasa keadilan (equity ) transparansi dan stabilitas serta kesederhanaan (simplicity).


Persoalan transfer


Dari rujukan istilah (TOR) yang diberikan oleh Banggar DPR kepada APKASI, Asosiasi ini menerima kesan bahwa daerah sebagai pelaksana otonomi dianggap masih belum mampu mengelola dana transfer dari pemerintah.

Transfer daerah belum mampu mengakomodasi kepentingan pembangunan di daerah termasuk munculnya ketidaksesuaian antara kebutuhan dan peruntukan alokasi anggaran sehingga dianggap mencederai rasa keadilan daerah.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebutkan tidak sejalan dengan kebijakan pusat sehingga menggangu perencanaan anggaran penerimaan pusat.

Juga, kualitas belanja daerah tidak terjaga, terlihat pada rendahnya belanja daerah dibanding belanja pegawai serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas.

Menurut APKASI, daerah memiliki keterbatasan anggaran, usaha untuk menggali sumber PAD Daerah tidak dapat dilakukan mengingat sumber-sumber penerimaan daerah telah dicatat oleh Pusat sesuai dengan batasan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implikasinya, Daerah tidak mampu melepaskan ketergantungan diri terhadap Pusat.

Untuk itu, perlu ada dikotomi jelas antara sumber penerimaan daerah (PAD) dengan sumber-sumber penerimaan APBN, sehingga cap pemerintah daerah selau memiiliki ketergantungan kepada pemerintah pusat dapat dihindari.

Persoalan belanja daerah yang terlihat terkonsentrasi pada belanja pegawai , merupakan tantangan bagi Daerah.

Prinsipnya, Dana Alokasi Umum (DAU) dari transfer daerah digunakan untuk membiayai belanja pegawai, dan persentase besaran belanja pegawai tidak dapat diubah begitu saja mengingat sumber penerimaan daerah adalah murni berasal dari PAD dan DAU.

Persoalan lainnya adalah, ketidaksesuaian kebijakan pemerintah terhadap kondisi daerah.

Sejumlah kebijakan dinilai menyulitkan daerah. Hal tersebut terjadi akibat Pusat tidak partisipatif dalam menyusun rumusan kebijakan tersebut karena Daerah hanya dianggap sebagai faktor obyektivitas saja.

Regulasi atau kebijakan juga tidak sesuai dengan kondisi daerah, antara lain regulasi keuangan yang dianggap membelenggu daerah dalam melaksanakan otonomi, sehingga mematikan inisiatif daerah. Ini berakibat kepada berkurangnya pelayanan terhadap masyarakat dan membuat dana daerah menumpuk pada Bank Indonesia.


Saran APKASI

Sehubungan berbagai persoalan itu, APKASI menyarankan sejumlah jalan keluar.

Dalam hal DBH SDA, misalnya, disarankan transparansi perhitungannya dan sebaiknya ditetapkan cara perhitungan DBH dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Selain itu, DBH ditransfer sesuai dengan PMK, sehingga tidak ada lagi kurang bayar.

Ini karena daerah penghasil tidak mengetahui berapa sebenarnya SDA yang dihasilkan dari daerahnya sebagai dasar perhitungan DBH SDA yang diterima.

Selain itu, perhitungan DBH tidak transparan dan transfer DBH tidak sesuai dengan PMK dan waktu yang ditetapkan dalam PMK, sehingga terjadi kurang bayar setiap tahun.

Dengan demikian, Daerah hanya menerima berapapun alokasi DBH SDA yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Daerah sulit memproyeksikan DBH SDA yang akan diterima di tahun yang akan datang.

Menyangkut Dana Alokasi Umum (DAU), kewajiban dari dana transfer tertentu, misalnya DAK, untuk menyediakan dana pendamping yang membebani daerah. Sementara dalam Indikator Kebutuhan Fiskal DAU itu tidak dipertimbangkan.

Ini dilematis, di satu sisi perlu tambahan dana pembangunan, namun di sisi lain harus ada dana pendamping.

APKASI meminta agar alokasi DAU perlu memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan anggaran untuk pendamping, sharing, penunjang serta sebutan lainnya yang sejenis atau Dana pendamping tersebut dihapuskan atau dikonversi melalui DAK.

Ketentuan Dana Alokasi Khusus yang mewajibkan daerah untuk menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10 persen dari alokasi DAK. Dan apabila daerah tidak dapat menyediakan dana pendamping maka DAK tidak dapat dicairkan.

Ketentuan ini dipandang memberatkan Daerah yang kemampuan keuangan daerah rendah, karena di samping dana pendamping 10 persen yang digunakan untuk menambah dana DAK, daerah juga harus menyediakan dana penunjang (operasional) sebesar 30 persen untuk perencanaan, pengawasan dan koordinasi.

Menurut APKASI, Daerah penerima DAK seharusnya tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping, karena memberatkan bagi daerah, terutama bagi daerah yang APBD nya kecil.

Jika tetap ada dana pendamping maka dana pendamping tersebut tidak untuk ditambahkan ke dana DAK tetapi untuk penunjang (perencanaan, pengawasan dan koordinasi) sebesar 5 persen.

Dalam Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID), selalu ada keterlambatan penetapan ke daerah (sekitar Juli) sehingga pelaksanaan tidak dapat menyerap 100 persen. Jika dana tidak terserap 100 persen, harus dikembalikan ke Pusat.

Agar terserap 100 persen, disarankan dana DPPID ditetapkan pada awal tahun anggaran. Jika sudah diterima daerah tetapi tidak terserap 100 persen karena gagal tender maka tidak perlu dikembalikan ke Pusat dan dilanjutkan tahun depan seperti pola DAK.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Melchias Markus Mekeng yang memimpin rapat menyatakan akan menindaklanjuti berbagai pandangan dan saran dan solusi permasalahan yang diusulkan APKASI.

"Kami akan mengundang Menteri Keuangan, Menteri Bapenas, dan Mendagri dalam Rapat Panja Daerah. Kami harapkan juga APKASI dapat hadir dalam rapat tersebut," kata Mekeng.

Rapat mediasi oleh DPR antara Pusat dan Daerah itu nantinya merupakan salah satu upaya mewujudkan pembahasan APBN lebih transparan dan terbuka, di mana semua pihak dapat langsung mengawasi proses pembahasan alokasi uang negara yang dilakukan bersama.

(E004/A025)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga