Semarang (ANTARA) - Bank Indonesia memandang perlu menggiatkan kegiatan edukasi berkaitan dengan transaksi elektronik perbankan kepada seluruh kalangan masyarakat untuk memberi pemahaman tentang layanan transaksi itu.

"Saat ini, pemegang kartu transaksi elektronik, seperti kartu kredit dan kartu ATM, di Indonesia mencapai 74 juta orang," kata Deputi Direktur Departemen Perbankan Syariah BI Dhani Gunawan Idad di Semarang, Rabu.

Hal itu diungkapkannya usai konferensi internasional "Payment Gateway and Internet Banking System in Islamic Economic System" yang diprakarsai Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang bekerja sama dengan BI.

Dari jumlah tersebut, kata dia, pemegang kartu transaksi elektronik pada perbankan syariah mencapai enam juta orang, sementara total nasabah perbankan syariah di Indonesia saat ini sudah mencapai sembilan juta orang.

Ia menjelaskan bahwa transaksi elektronik nantinya akan menjadi kegiatan aktif masyarakat seiring dengan penyatuan sistem pembayaran nasional (National Payment Gateway/NPG) yang direncanakan terealisasi pada tahun 2013.

Seiring dengan rencana penerapan NPG, kata dia, kendala yang dihadapi saat ini memang pemahaman masyarakat yang masih kurang atas transaksi elektronik sehingga perlu langkah sosialisasi dan edukasi secara maksimal.

"Untuk perbankan syariah, sejauh ini memang belum ada komplain menyangkut masalah yang terjadi saat melakukan transaksi elektronik. Namun, pengguna kartu elektronik pada perbankan syariah masih relatif sedikit," katanya.

Namun, kata dia, seiring dengan perkembangan teknologi, tentunya akan semakin banyak pengguna kartu transaksi elektronik yang memiliki sisi praktis dan efektif bagi penggunanya dalam melakukan berbagai transaksi pembayaran.

Bagi perbankan syariah, Dhani mengakui bahwa pendekatan yang dilakukan terhadap kalangan ulama memang sangat penting agar penerapan NBC itu tidak memahaminya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

"Sejauh yang saya pahami, transaksi elektronik itu tidak bertentangan dengan syariah Islam. Namun, kami tetap akan melakukan semacam pendekatan kepada ulama untuk menjelaskan transaksi elektronik dan NPG ini," katanya.

Selain itu, Dhani mengungkapkan tentang pentingnya regulasi yang berkaitan dengan penerapan NPG untuk mengawasi kegiatan transaksi elektronik perbankan, sekaligus untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Unissula Dr. Mustaghfirin mengatakan bahwa kegiatan ekonomi modern yang menggunakan transaksi elektronik memang bisa menimbulkan masalah, misalnya, penipuan dan pemalsuan kartu kredit.

Oleh karena itu, kata dia, perlu digagas ide-ide pemikiran yang didasarkan pada sistem ekonomi Islam dan sistem hukum ekonomi universal yang dipandang bisa memberi solusi keadilan dalam praktik berekonomi masyarakat. (ZLS/D007)