Rabu, 17 September 2014

Wagub: kendaraan pemerintah masih gunakan BBM bersubsidi

Jumat, 15 Juni 2012 01:36 WIB | 2.419 Views
Wagub: kendaraan pemerintah masih gunakan BBM bersubsidi
Kendaraan berplat merah masih menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Premium di SPBU Cikini, Jakarta, Jumat (1/6). Pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi per 1 Juni 2012 untuk seluruh kendaraan dinas pemerintah baik di pusat, daerah, dan sejumlah BUMN serta BUMD. (ANTARA/M Agung Rajasa)
Mamuju (ANTARA News) - Wakil Gubernur Sulawesi Barat Ir H Aladin S Mengga mengatakan, kebijakan pemerintah pusat terkait pelarangan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi untuk kendaraan milik pemerintah masih belum dapat diterapkan secara optimal.

"Pemerintah pusat melalui kebijakan Presiden RI pada 29 Mei 2012 tentang penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan Listrik masih dalam tahap sosialisasi. Makanya, aturan ini belum bisa dilaksanakan secara maksimal," kata Aladin S Mengga di Mamuju, Kamis.

Menurut wakil gubernur (wagub), alasan yang sangat rasional sehingga mobil kendaraan dinas masih menggunakan BBM bersubsidi karena rata-rata pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sulbar belum memiliki tabung pertamax.

"Kita sudah mulai mengintruksikan kepada pemilik SPBU untuk segera melengkapi tabung untuk BBM pertamax atau nonsubsidi karena mau tidak mau kebijakan pemerintah pusat itu akan tetap dilaksanakan," kata dia.

Namun demikian, kata dia, kebijakan itu belum sepenuhnya bisa dilaksanakan secara utuh karena masih dalam tahap sosialisasi.

Wagub juga menyampaikan, sejauh itu belum ada petunjuk teknis pelaksanaan (juknis) yang mengatur tentang pelaksanaan program penghematan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas.

"Sampai saat ini belum ada juknis, sehingga kendaraan dinas juga masih menggunakan BBM bersubsidi," katanya.

Ia menyampaikan, kebijakan pemerintah pusat itu telah ditindaklanjuti kepada pemerintah kabupaten untuk segera memperhatikan lima kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Lima kebijakan itu, kata dia, di antaranya terkait pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU dengan memanfaatkan teknologi informasi guna mencegah terjadinya penyimpangan yang merugikan negara.

Kemudian, pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk BUMN dan BUMD, pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan perkebunan dan pertambangan, konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) untuk transportasi, dan terakhir terkait penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintahan, katanya. (ACO/Z002)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga