Selasa, 29 Juli 2014

Pemerintah berkomitmen menjaga ekosistem hutan

Sabtu, 16 Juni 2012 22:22 WIB | 4.696 Views
Pemerintah berkomitmen menjaga ekosistem hutan
Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan (FOTO ANTARA)
Bandarlampung (ANTARA News) - Pemerintah berkomitmen menjaga ekosistem hutan dengan menggalakkan kegiatan penanaman pohon.

Dalam sambutan Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan, di Kalianda, Sabtu, menyampaikan, kegiatan penanaman seribu pohon sejalan dengan gagasan presiden tentang pembangunan ekonomi berkelanjutan, sekaligus menekan degradasi lahan yang semakin menurun sampai titik nol.

"Masih berkaitan dengan komitmen menjaga ekosistem hutan, saya mengingatkan bahwa pada 17 Juli dunia memperingati hari penanggulangan degradasi lahan dan kekeringan," kata Zulkifli Hasan.

Peringatan tersebut merupakan amanat resolusi sidang umum PBB nomor A/res/49/115 dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dunia akan bahaya degradasi lahan bagi keberlangsungan hidup manusia.

Sementara itu, Provinsi Lampung kawasan hutannya tidak mencapai 30 persen, dengan demikian keberadaan hutan yang tersisa harus terjaga untuk mencegah bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan, serta menurunnya keanekaragaman hayati.

"Karena itu tidak ada pilihan lain selain melakukan penanaman dan konservasi hutan yang harus dibudayakan dan ditanamkan kepada anak cucu kita," ujarnya.

Setahun lalu, Pengadilan Negeri Tanjungkarang menyidangkan terpidana terkait kasus kerusakan hutan.

Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sebelumnya, Binsor Siregar, mengatakan, modus operandi gangguan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya disebabkan himpitan ekonomi.

"Penyelesaian permasalahan itu hanya bisa melakukan pendekatan dengan dua cara, yakni, pendekatan kesejahteraan ekonomi dan pendekatan hukum," kata Binsor Siregar.

Dia menguraikan pendekatan ekonomi, bisa dilakukan dengan pembinaan terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan, melalui pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan.

"Selain itu bantuan fasilitas kesehatan, pendidikan dan bantuan lainnya dengan sasaran utama tokoh masyarakat, pondok pesantren dan lainnya," kata dia.

Sementara pendekatan hukum, menurutnya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak pandang bulu.

"Penegakan hukum diutamakan pada aktor intelektual pelanggaran dan kejahatan dalam bidang sumberdaya alam hayati dan ekosistem kehutanan," katanya.

Terkait dengan barak bukti berupa hasil hutan menurutnya dapat dimusnahkan atau dikembalikan ditempat semula atau tindakan lain sesuai dengan hukum.

Menurut catatan kurun waktu 2010-2011, pihaknya telah mengadili sembilan perkara kejahatan sumber daya hayati dan ekosistemnya.

Diantaranya empat tersangka kasus kejahatan kehutanan, empat tersangka dengan perkara konservasi sumber daya alam, dua tersangka perkara perikanan dan seorang tersangka perkara pemanfaatan sumber daya mineral.

Dalam catatan Binsar, perkara kehutanan dikenakan hukuman penjara berkisar 5--9 bulan dan denda Rp 1 juta.

Kemudian kejahatan memperjualbelikan organ satwa dilindungi diputuskan pidana penjara satu tahun dan denda Rp 1 juta sampai Rp 50 juta.

(ANT-316/N001)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga