Sabtu, 1 November 2014

Timses pidanakan KPU DKI gara-gara DPT

| 1.973 Views
id Pemilukada DKI, KPUD, DPT, daftar pemilih tetap, pilkada dki
Timses pidanakan KPU DKI gara-gara DPT
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Dahliah Umar (kedua kiri) berdiskusi dengan anggota KPUD Sumarno (kiri), Suhartono (kanan) dan Sekretaris KPU DKI Jakarta Achmadi (kedua kanan) saat rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 di Jakarta, Sabtu (2/6). (ANTARA/Prasetyo Utomo) ()
Jakarta (ANTARA News) - Kisruh data Daftar Pemilih Tetap Pilkada DKI membuat KPU DKI dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipidanakan oleh empat tim sukses cagub.

"Tuntutan diajukan kepada kepala KPUD DKI Jakarta Dahliah Umar dan Kepala Disdukcapil Purba Hutapea," kata Tim sukses  Advokasi Hukum Cagub Hidayat - Didik, Agus Otto melalui SMS kepada AntaraNews di Jakarta, Senin.

"Semua tim advokasi empat pasangan calon gubernur melapor ke Polda Metro Jaya hari ini," tulisnya.

Keempat Cagub tersebut adalah  Hendardji Supandji-Ahmad Riza Patria, Alex Noerdin-Nono Sampono, Joko Widodo-Ahok, dan Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini.

Pengaduan para tim sukses tersebut bernomor No. TBL/2078/VI/2012/PMJ/ Dit.Reskrimum. Polda Metro Jaya.

"Yang menerima laporan Kompol M. Nezim Yusup pada pukul 13.00 WIB tadi," kata dia. 

Otto mengemukakan pihaknya berpendapat masih terdapat ratusan ribu daftar pemilih masih bermasalah.

"KPUD itu menetapkan DPT terburu-buru seperti kejar tayang padahal masih banyak masalah yang ada," katanya.

Ia menyebut sejumlah pelanggaran daftar DPT tersebut antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK) berubah, NIK dari luar kota masuk Jakarta, nama ganda, dan NIK fiktif.

Ia mencatat, pihaknya menemukan jumlah pemilih nama ganda  ditemukan 20.147 kasus, nama dan tempat tanggal lahir sama dengan NIK berbeda (132.171 kasus), NIK dari luar kota dan NIK tidak jelas (6.449 kasus) dan perubahan NIK (44.000 kasus).

"NIK tidak standar bisa berupa angka nol semua atau hanya terdiri dari 4-5 angka saja, padahal NIK biasanya berjumlah 14 angka," kata dia.

Pihaknya juga akan melaporkan sejumlah kecurangan dan kesalahan data kepada Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta.

"Paling lambat akhir pekan ini kami lanjutkan atas pelaporan tersebut, dengan begitu pihak kepolisian dan panwas akan segera memproses laporan kami," kata dia.

Ia menambahkan, KPUD bisa terjerat pelanggaran UU No. 23/2006 pasal 94  tentang administrasi kependudukan NIK dan perubahan data dokumen kependudukan dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp25 juta.
(tri)


Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga