Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan menyatakan pemerintah saat ini menampilkan kebijakan politik ekonomi versi Wakil Presiden Boediono atau "Boediononomics" dan Menko Perekonomian Hatta Radjasa atau "Hattanomics".

Syahganda dalam surat elektronik menyampaikan "Boediononomics" dan "Hattanomics" saat berbicara dalam diskusi "Evaluasi Kinerja Tim Ekonomi SBY-Boediono" yang diadakan Institut Proklamasi di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menampilkan fokus yang mendua dalam menjalankan politik pembangunan ekonomi nasional. Di satu sisi, katanya, mengekor pada kepentingan internasional dengan ciri kapitalisme neoliberalistik yang dinahkodai Boediono berikut segelintir menteri bidang ekonomi sedangkan pada sisi lain bertumpu untuk mengembangkan agenda perekonomian rakyat melalui Hatta Radjasa.

"Penataan ekonomi bangsa antara `Boediononomics` dan `Hattanomics` merupakan karakter SBY yang ingin aman di kedua sisi tetapi saling bertabrakan," katanya.

Ia menyebutkan kiprah Boediono dalam menjaga corak perjalanan ekonomi neoliberalisme meliputi dukungan utama dari Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan, dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Chatib Basri.

Sedangkan di barisan Hatta Radjasa, kata Syahganda, terdapat Menteri Pertanian Suswono, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Ia menambahkan pola SBY menerapkan kebijakan ekonomi dua versi itu telah menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan ekonomi nasional karena kenyataannya lebih membebaskan bercokolnya peran aktif kalangan penyokong neoliberalisme yang didukung pihak asing.

"Sedangkan arah menuju kemakmuran hidup rakyat, kesejahteraan buruh, penghapusan beban pengangguran, pelayanan atas keleluasan pendidikan dan kesehatan, ataupun pengentasan kemiskinan tidak secara riil dikedepankan," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah belum mampu menghasilkan pertumbuhan inklusif bagi seluruh masyarakat karena pertumbuhan lebih menguntungkan sekelompok elit kecil dan tidak mengubah struktur ekonomi sebagian besar masyarakat.

Ia mengatakan "Hattanomics" mulai ramai diperbincangkan oleh media luar negeri antara lain `wallstreetjournal online' pada 23 Mei 2012 dan ditengarai berbau nasionalis proteksionis sekaligus anti-asing.

(ANT)