Palangka Raya (ANTARA News) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin mengaku prihatin dengan konflik yang sedang terjadi di Papua.

"Sangat sedih melihat perkembangan di Papua terutama telah menimbulkan korban jiwa karena biasanya kalau sudah ada pertumpahan darah, sering konflik tidak mudah selesai," kata Din di Palangka Raya, Senin.

Ia menilai, peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua, belum maksimal bahkan dirasakan adanya pendekatan terlalu kentara sebagai hak power, apalagi kalau sudah menggunakan senjata, pasti akan terjadi perlawanan.

Memang tidak dipungkiri, pelangaran hukum haru dilakukan tindakan tegas, namun hendaknya diimbangi dengan pendekatan yang lebih persuasif dan penetratif.

Di sisi lain, ia meminta pemerintah harus berhati-hati dan bersikap tegas menolak segala bentuk campur tangan dari kalangan yang mengatas nama apapun terhadap wilayah RI, karena tidak mustahil di Papua ada skenario dari luar.

"Kita tidak mau sejengkal tanah Indonesia akan diambil orang lain, oleh karena itu skenario yang lebih luas hendaknya bisa ditangkal, tidak hanya politik tapi juga ekonomi," katanya.

Penyelesaian konflik di Papua, mutlak diperlukan berbagai lingkaran bertanggung jawab, baik pemerintah, tokoh agama dan tokoh adat untuk berada dalam satu visi NKRI yang harus menjadi harga mati.

Akan tetapi disamping itu, pemerintah jangan memandang remeh dengan aspirasi masyarakat, karena apapun bentuk aspirasi itu adalah aspirasi yang nyata dari warga negara meskipun hanya beberapa orang saja.

"Terhadap warga di Papua yang mempunyai aspirasi lain harus segera dikasih tau dan apa sih masalah yang ada diantara rakyat dan pemerintah," tuturnya.

Inilah saatnya, berbagai lingkaran dari pemangku tanggung jawab termasuk tokoh agama agar tetap dalam satu visi tentang keutuhan kewarganegaraan Indonesia dan NKRI.

Ditambahkannya, ia mengaku salut, bersyukur dan merasa bangga melihat kerukunan antar umat beragama di Kalteng yang selalu terjaga, karen ada upaya bersama untuk menangkal apapun.

Namun semua itu, sangat tergantung dengan masyarakat Kalteng sendiri, apakah mempunyai berdaya tahan dan jangan sampai mau diganggu oleh pihak manapun baik dari dalam maupun luar negeri.

Apalagi dengan letak geografis Kalteng yang berada di tengah-tengah, sementara posisi demografi dengan berbagai agama dan suku, sehingga perlu pengelolaan yang baik.

"Tanpa menyalahkan siapapun, biarlah kerukunan beragama di Kalteng janganlah diganggu," ucapnya. (ANT)