Minggu, 26 Oktober 2014

Indef ingatkan perlunya geser dominasi subsidi energi APBN

| 3.064 Views
id subsidi energi, apbn, subsidi non energi, indef
Jakarta (ANTARA News) - Lembaga untuk Pembangunan Ekonomi dan Keuangan (Indef) menyatakan perlunya menggeser dominasi subsidi energi dalam APBN sehingga porsi subsidi non energi dapat meningkat dan tekanan fiskal dari gejolak harga minyak dapat diminimalkan.

"Pemerintah harus menyediakan alternatif selain BBM agar pergeseran subsidi tidak menimbulkan gejolak berlebihan dalam perekonomian," kata Peneliti Indef, Enny Sri Hartati, ketika menyampaikan kajian tengah tahun 2012 di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, jika terjadi gejolak berlebihan seperti inflasi tinggi, kesejahteraan masyarakat merosot, dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan lainnya, maka konsekuensinya pemerintah juga harus mengeluarkan dana lebih banyak untuk meredam dampak gejolak ekonomi yang berarti menurunkan stabilitas fiskal.

Enny menyebutkan, pada APBN 2012, porsi subsidi energi mencapai sekitar 84,4 persen dari total anggaran subsidi sementara porsi subsidi non energi hanya 15,6 persen.

Subsidi non energi didistribusikan pada sembilan jenis pos pengeluaran yaitu subsidi pangan, pupuk, benih, public service obligation, bunga kredit program, minyak goreng, pajak, kacang kedelai, dan subsidi lainnya.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, porsi subsidi non energi juga menunjukkan porsi yang tetap bahkan turun. Pada tahun 2012, porsi subsidi non energi sebesar Rp42,72 triliun atau 4,0 persen terhadap total belanja negara, sementara subsidi energi mencapai Rp230,43 triliun (21,8 persen dari belanja negara).

Pada tahun 2011, porsi subsidi non energi mencapai 4,6 persen dari belanja negara, tahun 2010 sebesar 7,6 persen, tahun 2009 sebesar 6,9 persen, tahun 2008 sebesar 7,5 persen, dan tahun 2007 sebesar 6,6 persen.

Jika diperhatikan, subsidi non energi bersentuhan dengan masyarakat bawah secara langsung. Ini berbeda dengan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di mana setiap masyarakat yang memiliki pendapatan dapat mengakses BBM tanpa pembedaan strata ekonomi.

Pada subsidi non energi, jika disalurkan secara tepat maka akan menyentuh pada lapisan masyarakat dengan strata kesejahteraan tertentu.

Menurut Indef, turunnya prorsi subsidi non energi dalam belanja pemerintah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan keberpihakan anggaran terhadap lapisan masyarakat bawah sangat kurang. Semangat pro poor dam pro job dalam anggaran terlihat hanya slogan dibanding kenyataan.

"Subsidi non energi seperti pangan, pupuk, benih dan kredit program sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat kelas bawah, sayangnya porsi subsidi ini termasrginalisasi untuk alokasi lain," kata Enny.

Subsidi pangan dan pupuk memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dnegan subsidi non energi jenis lainnya. Jika penyalurannya akurat ke sasaran maka manfaatnya akan jauh lebih besar dalam menstimulasi perekonomian. Sebagian besar alokasi pengeluaran masyarakat miskin adalah untuk mengakses pangan.

Namun jika subsidi pangan jatuh ke pedagang perantara atau produsen besar maka ceritanya akan berkebalikan, tidak efektif mengangkat kesejahteraan masyarakat.

Subsidi pupuk juga relatif besar dalam porsi subsidi non energi di tahun 2012. Besarnya subsidi pupuk karena semakin meningkatnya kebutuhan pupuk untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri serta semakin besarnya selisih antara harga pokok produksi dengan harga eceran tertinggi.

"Sayangnya subsidi pupuk diberikan kepada industri pupuk, bukan langsung kepada petani sehingga tidak jarang petani tidak dapat menikmati pupuk dengan harga terjangkau ketika membutuhkan," katanya.

(M040*A039)

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga