Jumat, 24 Oktober 2014

NTB kekurangan 1.500 polisi hutan

| 2.091 Views
id NTB kekurangan polisi hutan, mencegah pembalakan liar, kepala dinas kehutanan NTB Abdul HAkim
Jika mengacu kepada ketentuan Kementerian Kehutanan, rasio polisi hutan, yakni satu berbanding 5.000 hektare (ha). Artinya, satu polisi hutan harus mengawasi maksimal 5.000 ha hutan."
Mataram (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Nusa Tengggara Barat (NTB) kekurangan 1.500 tenaga polisi hutan yang bertugas untuk mencegah kemungkinan terjadinya pembalakan secara liar.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB Abdul Hakim, di Mataram, Rabu, mengatakan, jumlah polisi hutan saat ini sebanyak 265 orang yang tersebar di sembilan kabupaten/kota, kecuali Kota Mataram.

"Jika mengacu kepada ketentuan Kementerian Kehutanan, rasio polisi hutan, yakni satu berbanding 5.000 hektare (ha). Artinya, satu polisi hutan harus mengawasi maksimal 5.000 ha hutan," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya belum mampu memenuhi rasio polisi hutan, karena luas kawasan hutan di NTB, mencapai 1,071 juta ha, sedangkan polisi hutan sebanyak 265 orang.

Menurut dia, saat ini satu orang polisi hutan memiliki beban kerja untuk mengawasi dan mengamankan 40 ribu ha hutan.

Kekurangan personil di lapangan tentu akan berdampak terhadap upaya pengawasan kawasan hutan dari aksi "illegal logging" yang masih marak terjadi di seluruh kawasan hutan yang tersebar di 10 kabupaten di NTB.

Data Dinas Kehutanan Provinsi NTB tercatat tingkat kerusakan hutan dan lahan pada 2010 mencapai 507 ribu ha, seluas 230 ribu ha diantaranya berada di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan 277 ribu ha.

Namun, kata Hakim, pada 2011 terjadi penurunan angka kerusakan hutan dan lahan. Menurut data Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi NTB luas kawasan hutan dan lahan yang tergolong rusak mencapai 444 ribu ha, berkurang 63 ribu ha dibandingkan pada 2010.

"Kekurangan personil polisi hutan tersebut menjadi salah satu penyebab maraknya praktek `illegal logging`. Bukan hanya di NTB, tetapi juga di beberapa daerah lainnya di Indonesia. Untuk itu, kementerian harus memperhatikan fakta itu secara serius," ujarnya.

Hakim mengatakan, pihaknya masih kesulitan untuk menambah jumlah polisi hutan, terlebih lagi dalam dua tahun terakhir pemerintah tidak membolehkan pengangkatan polisi hutan dari masyarakat umum dan harus berasal dari para pegawai negeri sipil yang sudah ada.

Dinas Kehutanan Provinsi NTB juga akan bersurat kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk meminta tambahan polisi hutan pada 2012.

Tambahan personil sangat dibutuhkan karena isu kerusakan hutan bukan hanya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah Indonesia, tetapi sudah menjadi isu global.

Pemerintah dan kelompok-kelompok pemerhati lingkungan juga tidak henti-hentinya menyuarakan penghentian pembalakan liar, namun di sisi lain jumlah petugas yang menjaga kawasan hutan relatif terbatas.

"Kerusakan hutan saat ini menjadi kekhawatiran seluruh negara. Tidak hanya NTB dan Indonesia. Untuk itu, masyarakat juga harus ikut berperan serta menjaga kelestarian ekosistem hutan secara bersama-sama," ujarnya.

(KR-WLD/M025)

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca