Selasa, 23 Desember 2014

APKASI minta kejaksaan tak urusi piutang daerah

| 2.250 Views
id utang piutang daerah, peran kejaksaan, ketua apkasi, isran noor
APKASI minta kejaksaan tak urusi piutang daerah
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (APKASI), Isran Noor (ANTARA/Nyoman Budhiana)
Usul memasukkan peran Kejaksaan dalam mendampingi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawasan Piutang akan menimbulkan masalah pembagian tugas dan wewenang,"
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintahan daerah diwakili Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) meminta Kejaksaan tidak dilibatkan dalam pengurusan piutang daerah mengingat wewenang kejaksaan menyangkut peradilan pidana.

Permintaan tersebut dilontarkan Ketua Umum APKASI Isran Noor dalam rapat dengar pendapat APKASI dengan Panitia Kerja (Panja) RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah (PPNPD) Komisi XI DPR-RI di Jakarta, Rabu malam.

"Usul memasukkan peran Kejaksaan dalam mendampingi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawasan Piutang akan menimbulkan masalah pembagian tugas dan wewenang," kata Isran Noor, yang didampingi sejumlah bupati anggota pengurus APKASI.

Isran Noor, yang juga Bupati Kutai Timur, mengatakan kejaksaan jelas merupakan urusan sistem peradilan pidana yang tidak berkaitan dengan proses pengurusan piutang negara atau daerah.

Dalam saran dan masukannya untuk RUU PPNPD, APKASI juga menegaskan APKASI siap melaksanakan kewenangan kepala daerah dalam melakukan pengurusan piutang daerah yang telah diserahkan oleh penyerah piutang daerah.

Penyitaan dan pengangkatan sita sudah seharusnya dengan izin pengadilan guna mewujudkan kepastian hukum. Juga, kata Isran, ruang lingkup wewenang pejabat pengurusan piutang yang luas (18 butir) kewenangan sehingga perlu diberi keterangan dalam penjelasan pasal.

Pengelolaan piutang daerah seharusnya tetap merupakan kewajiban kepala daerah mengingat tanggung jawab administratif dan keuangan dari kepala daerah, tidak perlu dialihkan menjadi kewajiban Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Menurut Isran, kekuatan eksekutorial surat paksa sama dengan putusan pengadilan setelah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri dinilai dapat menjamin kepastian hukum, dengan tetap memberikan kesempatan banding sesuai ketentuan yang berlaku .

Diingatkan, penerapan paksa badan sebagai pengekangan kebebasan (penghilangan kemerdekaan) untuk sementara waktu terhadap debitor dan/atau penjamin utang pada satu sisi perlu menimbulkan efek jera, pada sisi lain diperlukan kepastian hukum.

"Hal ini sesuai dengan KUHAP dan UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI serta UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan RI yang menentukan kewenangan penahanan oleh Polri/Kejaksaan," katanya.

APKASI dapat menerima pengurusan piutang BUMN dan BUMD tidak diatur dalam UU ini karena dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan UU Perseroan Terbatas (PT), BUMN dan BUMD. Dengan demikian, terdapat ketentuan hukum yang lebih dapat mempercepat praktik penyelesaian yang selama ini didasarkan pada UU No. 49 Prp Tahun 1960.

Namun Isran mengakui masalah piutang daerah selama ini seringkali menghadapi kendala penagihan, antara lain berasal dari piutang pajak, piutang penjualan aset daerah yang tidak terpakai serta kewajiban setor ke kas daerah.

Selain itu juga investasi nonpermanen yang dikeluarkan pemerintah daerah dan sudah jatuh tempo sering menyebabkan piutang sulit ditagih, misalnya program program Pengembangan Ekonomi Rakyat (PER), Dana Penguatan Modal Usaha (DPMU) sampai Program Penggemukan Sapi dan Penggaduhan Hewan Ternak Masyarakat.

Piutang negara dan piutang daerah diperhatikan serius oleh pemerintah sehingga diajukan usulan RUU Piutang Negara dan Piutang Daerah. Ini karena UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maupun Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara belum memuat aturan dasar mengenai tata cara pengelolaan piutang negara dan piutang daerah.

APKASI ditegaskan mendukung pembentukan UU PPNPD guna mencapai optimalisasi hasil pengurusan piutang daerah yang perlu ditempuh dengan cara-cara yang professional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga hak negara/daerah diterima dan terpenuhi dengan memperhatikan hak asasi manusia, asas keadilan, dan kepastian hukum.

Cara pengurusan yang lebih efektif dan efisien dimaksud perlu didasarkan pada undang-undang yang dapat secara utuh menjadi landasan hukum dalam pengelolaan dan pengurusan piutang negara atau piutang daerah.

Panja RUU PPNPD Komisi XI DPR-RI sebelumnya telah mendengarkan masukan dari berbadai lembaga dan instansi. Piutang negara berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2010 disebutkan antara lain sebesar Rp 99,173 triliun, piutang pajak Rp 70,94 triliun dan piutang migas Rp 44,278 triliun.
(E004/S024)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga