Kamis, 31 Juli 2014

Menagih komitmen otonomi daerah

Senin, 25 Juni 2012 15:55 WIB | 2.634 Views
Menagih komitmen otonomi daerah
Ketua APKASI (Antara)
Memutuskan untuk menggunakan sistem pemerintahan desentralistik tak terjadi begitu saja, melainkan melalui perjalanan panjang penderitaan anak bangsa.

Sebelumnya kita  sudah mencoba beragam bentuk sistem pemerintahan tetapi tak satupun yang  membawa manfaat untuk keadilan rakyat. Karena semua sistem sebelumnya berada dalam frame yang sentralistik.
 
Kegagalan demi kegagalan terus menghadang. Puncaknya terjadilah krisis multidimensi, lalu baru kita tersadar bahwa ini berbahaya. Pikiran rasional kemudian memunculkan pilihan bagaimana menata negeri ini dengan adil, disitulah muncul  pemakaian konsep desentralisasi. Kemunculannya menjanjikan harapan besar bagi anak bangsa.

Kita bangsa yang plural, berdiri bersama dengan perbedaan yang ada. Bersumpah untuk membangun negeri ini secara bersama. Tetapi dirusak oleh sistem pemerintahan yang tidak adil di masa lalu. Kekecewaan dan kemarahan bercampur baur tertahan dalam sistem yang represif. Lalu ketika kran keterbukaan itu ditiupkan, maka berserakanlah kemarahan itu.

Semua yang berbau sentralistik diganti dengan desentralistik, kecuali dalam beberapa hal yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat (politik luar negeri; pertahanan;  keamanan;  yustisi; moneter dan fiskal nasional; agama).

Desentralisasi sudah berjalan sejak 1999, lalu apakah yang sudah dicapai?  Jawabannya sudah pasti beragam, ada daerah yang karena diberikan kewenangan benar-benar menjadi berubah, makmur dan sejahtera, ada  yang justru semakin sulit karena  bertambah beban, ada lagi daerah yang terus menerus menjadi tidak aman, tidak seperti jaman sentralistik dulu.

Jadi ada beragam permasalahan yang tidak sama. Pertanyaannya mengapa hasilnya bisa beragam? Saya melihat  inilah yang luput dari seperangkat peraturan dan UU yang mengatur daerah, melakukan  generalisasi kepada semua daerah dengan peraturan  yang sama tanpa mempertimbangkan perbedaan. Setiap daerah punya perbedaan, baik secara demografi, budaya dan politik. Maka sudah selayaknya kebijakan atau undang-undang yang mengatur daerah juga mempertimbangkan perbedaan-perbedaan itu untuk mendapatkan output yang lebih kurang sama di masing-masing daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan, daerah membutuhkan bimbingan pemerintah pusat, bukan mencabut kembali perlahan-lehan kewenangan yang sudah diberikan karena dianggap daerah belum mampu melaksanakannya.  Saat ini  banyak peraturan dan UU yang membingungkan pelaksa-naan otonomi daerah. Satu peraturan baru disosia-lisasikan, tahun depan sudah berganti lagi dengan peraturan baru. Lebih kacau lagi antar satu UU dan Peraturan banyak yang tidak sinkron.

Tarik menarik kepentingan itu selalu terjadi di sektor-sektor yang berpotensi mendatangkan pemasukan keuangan  bagi daerah, seperti sektor pertambangan dan sektor pertanahan serta kehutanan. Di tiga  sektor itu kita saksikan adanya tarik ulur kewenangan yang diberikan ke daerah.  Kalau dibiarkan orang di daerah nantinya akan menjadi penonton atas pemanfaatan lahan dan kekayaan alam di daerahnya.  Menjadi pertanyaan besar, mengapa  kewenangan daerah di tebas perlahan.  

Apakah otonomi daerah sebuah kecelakaan, sehingga peraturan dan UU yang tidak mencerminkan komitmen pada otonomi daerah tanpa halangan selalu dilo-loskan. Atau memang banyak oknum yang bermain untuk meraih keuntungan pribadi dan kelompok dalam hal ini? Jelasnya, banyak kecurigaan daerah atas perlakuan seperti itu.

Masalah yang dihadapi otonomi daerah tidak hanya perselisihan dalam kewenangan, tetapi juga  yang berkaitan dengan kepastian hukum. Mulai dari proses pilkada, yang seringkali membawa rancu penetapan  pemenang.  Pilkada sebaiknya dilakukan satu kali putaran, tidak dua atau tiga kali. Selain boros biaya politik juga semakin mengundang konflik sosial.

Di sisi lain sudah bukan rahasia lagi, banyak kegiatan pembangunan di daerah terhambat karena kepala daerah takut mengambil kebijakan.

Membuat kebijakan atas dasar efektifitas dan kreatifitas maka  siap-siap akan diperiksa BPK dan dipanggil KPK, karena dinilai telah melenceng dari ketentuan yang ada.  Kebijakan  yang dikrimina-lisasikan, inilah momok paling menakutkan daerah.

Kalau kita pikir, apa guna otonomi daerah kalau kepala daerahnya tidak diijinkan untuk mengambil kebijakan yang situatif untuk percepatan pemba-ngunan di daerahnya.     

Keinginan daerah itu sebetulnya tidak rumit, mereka hanya menagih komitmen otonomi daerah yang telah ditetapkan sejak negeri ini mengubah sistem pemerintahan menjadi desentralistik.


Penulis adalah Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)

Editor: Desy Saputra

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga