Jumat, 19 September 2014

Diperlukan standar keadilan dalam pemberitaan korupsi

Senin, 25 Juni 2012 17:13 WIB | 2.149 Views
Diperlukan standar keadilan dalam pemberitaan korupsi
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (APKASI), Isran Noor (ANTARA/Nyoman Budhiana)
Ratna (13) siswi kelas 2 SMP, sudah tiga hari tidak mau ke sekolah.

Mamanya sudah berulangkali membujuk agar kembali bersekolah namun tak berhasil. Sementara sang Papa, tak tega untuk memaksakan putrinya berangkat ke sekolah.

Apa pasal?  Tepat empat hari yang lalu, nama Papa Ratna santer menjadi perbincangan tetangga dan teman-temannya di sekolah, karena dimuat di surat kabar dan majalah berita terkenal karena diduga melakukan korupsi.

Ya, meskipun ditulis diduga, gunjingan para tetangga dan teman-teman seolah Papa Ratna adalah terdakwa. Apalagi  berita tentang dugaan korupsi itu terus menerus muncul di berbagai media lain dalam berbagai versi.

Ratna marah dan enggan menyapa Papanya. Sementara Mamanya, tak lagi beraktifitas di luar rumah karena risih menjadi bahan gunjingan orang. Begitu juga dengan kakak Ratna,  Anto, yang semakin jarang ikut les.  

Semua penghuni rumah terganggu secara psikologis. Rumah Ratna, tidak lagi seperti yang dulu, tak lagi hangat dan ceria.

Itulah sekelumit kisah, dampak negatif  yang biasa terjadi akibat eksposur media masa terhadap terduga kasus korupsi. Meski bukan terdakwa, namun secara pasti kepercayaan teman, kolega, tetangga dan masyarakat akan menurun drastis dan kemudian mulai menjauh.

Kekesalan atas ketidakadilan ini dirasakan oleh banyak kepala daerah dan pejabat publik.


Pemberitaan korupsi

Dalam pemberitaan korupsi, harus diakui ada sebagian yang memang diputuskan bersalah. Tetapi bersalah atau bukan, pembuktiannya di pengadilan, bukan melalui laporan media.  

Pers sebagai alat kontrol sosial berperan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), seharusnya dapat bekerja secara profesional sesuai kode etik jurnalistik. Apabila mengacu pada fungsi pers sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU Pers No 40 Tahun 1999, mengatakan bahwa: (1) Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, (2) Pers wajib melayani Hak Jawab, (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Hal ini berarti pers dalam menyiarkan informasi dilarang keras membuat opini atau menyimpulkan kesalahan seseorang, terlebih jika kasusnya masih dalam proses peradilan. Penyiaran informasi itu harus berimbang dari sumber berita pihak terkait dan sesuai dengan fakta yang terungkap di lapangan.

Tetapi apa yang dirasakan oleh para korban terduga korupsi, justru saya lihat telah terjadi pelanggaran dari ketentuan-ketentuan tersebut. Dampaknya sangat merugikan hak asasi orang lain. Jika hak orang lain dilanggar, orang yang dirugikan bisa menjadi dendam atau berdampak negatif terhadap pers. Saya prihatin kalau ini menjadi salah satu penyebab mengapa sering terjadi kekerasan terhadap pers.

Sudah saatnya ketentuan-ketentuan dalam UU Pers kembali dipertajam, supaya peliputan dalam kasus korupsi di media masa, tidak merugikan pihak yang tidak bersalah. Selayaknya Pers juga mendapat hukuman yang setimpal apabila telah merugikan pihak lain. Karena  tidaklah adil, kalau kerugian sosial dan psikologis pihak lain, hanya diganti lewat klarifikasi pemberitaan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Pers.


Stabilitas Pemerintah Daerah

Ekspos kasus korupsi paling marak di saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ini artinya sejak pemerintahan  inilah korupsi mulai diberantas. Bukan berarti di masa lalu tidak ada pemberantasan korupsi, tetap ada, hanya tidak seserius sekarang.

Harus diakui di satu sisi media massa sangat berperan mendukung pemberantasan korupsi. Namun, disisi lain harus juga diakui dampak negatif dari pemberitaan media bagi terduga yang belum tentu bersalah.

Pada level kepala daerah ini menjadi hal yang sangat serius. Semenjak otonomi daerah di berlakukan banyak bermunculan daerah-daerah pemekaran baru. Pemberitaan membabi buta pada pihak terduga, akan menurunkan kinerja pemerintahan daerah. Pembangunan di daerah terganggu karena kepala daerah kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Lebih parah lagi, partisipasi masyarakat dalam pembangunan langsung menurun, berubah menjadi aksi  demo yang mungkin saja dimanfaatkan oleh lawan politik pihak terduga. Daerah terancam stabilitasnya.  



Penulis adalah Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)

Editor: Desy Saputra

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga