Kamis, 18 Desember 2014

BNP2TKI raih predikat WTP untuk keempat kali

| 4.352 Views
id pemeriksaan keuangan, wajar tanpa pengecualian, bnp2tki, ketua bpk, hadi poernomo
Saya berterima kasih kepada semua jajaran BNP2TKI yang telah bahu-membahu menciptakan kinerja terbaiknya bagi pelayanan publik khususnya TKI sehingga menghasilkan penghargaan WTP yang keempat kali,"
Jakarta (ANTARA News) - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk keempat kali secara berturut-turut sejak 2008.

Penyerahan predikat WTP kepada BNP2TKI untuk 2011 diumumkan dalam acara "Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga" oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Hadi Poernomo di Jakarta, Selasa.

Penilaian berupa opini tertinggi itu diperoleh BNP2TKI melalui capaian pelaporan keuangan berturut-turut sejak 2008--2011, yang memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan secara baik dan bersih (clean government and good governance).

Instansi pemerintah pusat lain yang juga mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kali ini antara lain Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Sosial, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pertanahan Nasional, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Administrasi Negara, serta Badan Kepegawaian Negara.

"Saya berterima kasih kepada semua jajaran BNP2TKI yang telah bahu-membahu menciptakan kinerja terbaiknya bagi pelayanan publik khususnya TKI sehingga menghasilkan penghargaan WTP yang keempat kali," kata Jumhur seusai menghadiri penerimaan penerimaan WTP tersebut.

Ia mengaku tanpa komitmen dan kerja keras aparat BNP2TKI, WTP yang berulang kali itu tidak mungkin dapat dihasilkan sebagai bentuk kepuasan adanya pertanggunganjawaban BNP2TKI di hadapan publik.

Jumhur berharap momentum WTP menjadi pemicu ke arah terbangunnya kualitas pelayanan lebih baik lagi di masa berikut.

Selain mencapai WTP, kata Jumhur, lembaganya beberapa kali pula menuai penghargaan seperti Citra Pelayanan Prima (2010), yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas keberhasilan pelayanan publik oleh Balai Pendataan Kepulangan TKI, Selapajang, Tangerang, Banten yang dibawahinya, dalam kategori pengembangan sistem dan prosedur pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta penerapan model pelayanan TKI sesuai standar manajemen mutu ISO-9001/2008.

Pada 2009, BNP2TKI meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga pemerintah yang memiliki integritas tinggi dalam pelayanan publik.

Hal itu masih disusul pemberian penghargaan oleh pihak swasta, Seogeng Sarjadi School of Government (SSSG) pada 2011, dengan mendudukkan keberhasilan BNP2TKI dalam melakukan respon publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jumhur menjelaskan, kinerja pelayanan BNP2TKI terhadap TKI sejauh ini diorientasikan pada upaya perbaikan penempatan dan perlindungan TKI melibatkan pemerintah yang bertugas melayani TKI, baik pusat, daerah, hingga perwakilan RI di luar negeri.

"Utamanya dengan menerapkan pembenahan mekanisme pelayanan TKI berdasarkan sistem `online` antara BNP2TKI dengan berbagai unsur pemerintah sejak di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan juga perwakilan RI agar tercipta kemartabatan ataupun peningkatan kualitas TKI," katanya.

Pelayanan sistem dalam jaringan komputer (online) BNP2TKI pun dipadukan dengan swasta pada Balai Latihan Kerja Luar Negeri guna menghasilkan mutu pelatihan calon TKI Penata Laksana Rumah Tangga yang terampil, di samping penerapan online untuk pemeriksaan kesehatan calon TKI ke luar negeri bekerja sama Sarana Pemeriksaan Kesehatan TKI atau rumah sakit di berbagai kota.

"Sertifikasi kompetensi akibat pelatihan maupun terkait kesehatan calon TKI dikeluarkan secara online, termasuk pengeluaran Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri untuk para TKI yang akan berangkat ke luar negeri juga hanya melalui sistem online, yang proses pendataannya terintegrasi dalam Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri di kantor pusat BNP2TKI," ujar Jumhur.

BNP2TKI sejak pertengahan 2011 sudah mendirikan pusat pengaduan "Crisis Center", yang salah satunya melayani aduan permasalahan ataupun kasus TKI/calon TKI baik dari TKI, keluarga TKI, serta masyarakat luas melalui nomor telepon "Call Center TKI" bebas pulsa 24 jam, 0800-1000 jika dihubungi di dalam negeri.

Untuk para TKI dari luar negeri, pengaduan menggunakan nomor telepon (+6221) 29244 800 namun tidak bersifat bebas pulsa atau dikenakan ketentuan pembayaran yang berlaku.

Pusat Krisis BNP2TKI juga menerima pengaduan langsung dengan tatap muka, surat-menyurat/faksimili, surat elektronik (email), maupun SMS (Short Message Service), untuk selanjutnya setiap kasus yang masuk ditangani penyelesaiannya, baik oleh internal BNP2TKI serta melalui koordinasi pihak tertentu.
(B009/R010)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga