Sabtu, 1 November 2014

Militer Mesir tidak dapat tahan warga sipil

| 3.427 Views
id presiden mesir moursi, ahmad shafik
...Menteri Kehakiman memperkosa wewenang yang diberikan oleh konstitusi dengan mengeluarkan satu keputusan yang mengizinkan para anggota polisi militer dan intelijen militer untuk menangkap."
Kairo (ANTARA News) - Pengadilan Mesir pada Selasa membatalkan keputusan pemerintah yang mengizinkan tentara menahan warga sipil, sebuah pukulan bagi militer penguasa yang bersiap menyerahkan kekuasaan kepada presiden terpilih.

Pemerintah sementara dukungan militer mengeluarkan keputusan beberapa hari sebelum pemilihan presiden putaran kedua pada 16-17 Juni, yang memberi tentara kekuasaan menahan orang dalam kerusuhan di jalan, lapor Reuters.

Tetapi kelompok-kelompok hak asasi manusia dan para politisi menentang keputusan itu, menuduh militer menghidupkan kembali kekuasan-kekuasaan darurat yang menghalangi penentangan terhadap Hosni Mubarak sampai sebuah pemberontakan rakyat mengakhiri kekuasaan tiga dasa warsanya Februari tahun lalu.

Pada Selasa, pengadilan menyetujui sikap mereka.

"Pengadilan mengumumkan dalam keputusannya bahwa Menteri Kehakiman memperkosa wewenang yang diberikan oleh konstitusi dengan mengeluarkan satu keputusan yang mengizinkan para anggota polisi militer dan intelijen militer untuk menangkap," kata satu dokumen dari pengadilan Kairo yang menjelaskan keputusan Hakim Ali Fikry.

Kementerian Kehakiman memiliki hak mengajukan keputusan pengadilan adminsitratif itu, yang segera diberlakukan.

Keputusan asli memutuskan memulihkan mandat militer untuk memberlakukan undang-undang dan perintah sebelum satu konstitusi baru disusun-- satu proses yang diperkirakan akan berlangsung sebelum 1 Juli di mana dewan militer yang berkuasa menurut rencana akan menyerahkan kekuasaan kepada presiden terpilih Mohamed Moursi dari Ikhawanul Muslimin.

Militer telah mengekang kekuasaan Moursi dengan membubarkan parlemen dan memegang pengawasan yang lebih besar atas penyusunan konstitusi baru. Wewenangnya tetap menjadi subjek perundingan di belakang layar dengan Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata yang berkuasa.

"Keputusan ini tidak hanya melekat pada kosnyitusi," kata Gamail Eid, seorang pengacara dan aktivis hak asasi manusia. Keputusan itu berkaitan dengan iklim politik sekarang karena banyak orang merasa dewan militer berusaha menekan kepemimpinan sipil di mana negara akan diperkirakan menuju ke arah itu."

Keadaan darurat era-Mubarak diberlakukan untuk menangani terorisme dan pelanggar narkoba, tetapi memberikan kekuasaan kepada pasukan keamanan untuk menggeledah dan menangkap, yang membuat para warga tidak mendapat banyak perlindungan dari polisi yang memilih melakukan pelanggaran mandatnya.

Para jenderal militer yang mengambil alih kekuasaan ketika Mubarak mundur berikrar akan mencabut undang-undang darurat itu tetapi kemudian tetap mempertahankannya bagi sebagian besar kekuasaan mereka, menggunakannya untuk menangkap ribuan warga sipil dan mengadili mereka di pengadilan militer.

Selama pemerintahan Mubarak, undang-undang itu digunakan berulang-ulang untuk menangkap para aggota Ikhwanul Muslimim, yang lama menjadi musuhnya. Salah seorang dari mereka adalah Moursi, yang mengalahkan mantan perdana menteri era-Mubarak Ahmad Shafik dalam pemilihan presiden putaran kedua, yang membangkitkan kembali gerakan Islam itu dari pengucilan politik menjadi jantung kekuasaan. (RN/B002)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga