Jumat, 19 Desember 2014

Jampersal cegah Jakarta jadi "gang kelinci"

| 2.121 Views
id program jaminan persalinan, jampersal dki, tatiek fauzi bowo
Jampersal cegah Jakarta jadi
Tatiek Fauzi Bowo (FOTO ANTARA/Bayu Lindarto)
Kalau jarak kelahiran tidak diatur, Jakarta akan seperti 'gang kelinci' karena semakin padat penduduknya,"
Jakarta (ANTARA News) - Program Jaminan Persalinan (Jampersal), yang menggratiskan seluruh biaya bagi ibu melahirkan, harus dikuti dengan pengaturan jarak kelahiran melalui Keluarga Berencana (KB).

"Kalau jarak kelahiran tidak diatur, Jakarta akan seperti 'gang kelinci' karena semakin padat penduduknya," kata Ketua Tim Penggerak PKK Pemprov DKI Jakarta Tatiek Fauzi Bowo, di Jakarta, Rabu.

Dalam keterangan tertulisnyan, Tatiek mengatakan, Jampersal yang merupakan realisasi dari Pergub No. 162 Tahun 2010 tentang KB gratis, tidak hanya untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Jampersal juga dimaksudkan untuk mencegah ibu meninggalkan bayinya di rumah sakit atau puskesmas karena tidak mampu membayar biaya persalinan.

"Jampersal dan KB harus dipahami sebagai satu kesatuan program. Setiap ibu yang melahirkan dengan Jampersal, dia harus mengikuti program KB," ujar istri Gubernur Fauzi Bowo itu.

Di DKI Jakarta, Jampersal yang merupakan bagian dari program nasional, adalah wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menyehatkan warganya.

Sebelum Jampersal, Pemprov DKI telah menggulirkan program Jaminan Kesehatan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK Gaskin) kepada 2,7 juta penduduk miskin dan tidak mampu dengan cara memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi pemegang Kartu Gaskin.

Sedangkan lewat Jampersal, ibu hamil --khususnya dari keluarga kurang mampu--  tidak perlu cemas lagi dengan mahalnya biaya persalinan. Sejak diluncurkan pada April 2011, sudah ribuan ibu melahirkan yang seluruh biaya persalinannya tidak dipungut biaya sepeser pun. Di wilayah DKI, Jampersal dapat digunakan di 295 Puskesmas Kelurahan, 44 Puskesmas Kecamatan, dan 38 rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan pemerintah.

Tatiek menambahkan, Jampersal tidak hanya berlaku pada saat ibu hendak melahirkan. Program tersebut dapat dimulai saat ibu hamil melakukan pemeriksaan sebanyak empat kali hingga melahirkan. Kemudian disusul dengan program KB dan kontrol kesehatan pada bayi sebanyak tiga kali. "Kami berharap, para kader PKK dapat menjadi ujung tombak untuk menyosialisasikan program Jampersal," tambah Tatiek.

Mengutip Sekretaris Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dr. Aryani Murti, melalui program Jampersal ibu yang hendak melahirkan di puskesmas memang tak perlu keluar biaya. Syaratnya, sejak awal pemeriksaan sudah dilakukan di puskesmas, baik puskesmas kelurahan maupun kecamatan. "Kecuali terjadi kasus, si ibu akan dirujuk ke rumah sakit yang sudah menjalin kesepakatan atau bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta," kata Aryani.

Program Jampersal terbuka bagi seluruh ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi-bayi baru lahir, tanpa memandang strata sosial, sepanjang yang bersangkutan belum memiliki jaminan persalinan. Peserta program Jampersal cukup mendaftar ke Puskesmas dan jaringannya, atau bidan praktik swasta yang sudah menjalin kerja sama untuk melayani peserta Jampersal. Syaratnya mudah, cukup menunjukkan identitas diri dan membuat pernyataan tidak mempunyai jaminan atau asuransi persalinan. (*)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca