Jumat, 24 Oktober 2014

Menkeu: studi kelayakan "JSS" harus dilakukan pemerintah

| 2.226 Views
id jembatan selat sunda, studi kelayakan, pembangunan infrastruktur
Menkeu: studi kelayakan
Jembatan Selat Sunda (Sunda Strait Bridge Project). (SSBP-)
....Jadi studi kelayakannya mesti jelas."
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, studi kelayakan pembangunan infrastruktur Jembatan Selat Sunda harus dilakukan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab memberikan jaminan keberlangsungan proyek itu kepada investor swasta.

"Kalau mengarah ke proyek besar, pemerintah yang menjadi pengguna fasilitasnya lebih baik merencanakannya dulu sendiri daripada nanti menggantungkan diri kepada pihak ketiga," ujar Menkeu, di Jakarta, Kamis malam.

Menkeu menyatakan, proyek pembangunan yang diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp150 triliun ini akan didanai sepenuhnya oleh swasta, dan pemerintah ingin memberikan jaminan yang baik kepada investor dengan melakukan studi kelayakan yang diperlukan.

"Kalau sekarang belum ada studi kelayakan, siapa yang akan membikin itu. Saya ingin menyampaikan, posisi kami lebih baik itu disusun oleh pemerintah, karena pemerintah yang lebih tahu akan ini," kata dia lagi.

Menurut dia, sangat riskan memberikan studi kelayakan kepada konsorsium swasta yang bukan merupakan investor utama pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) tersebut, karena apabila terjadi kemungkinan terburuk di kemudian hari, pemerintah tidak bisa memberikan jaminan.

"Proyek ini akan memakai pinjaman dari luar dan meminta jaminan pemerintah. Kalau ada jaminan pemerintah mesti jelas, nanti pembayaran pengembalian utangnya seperti apa, sumber pembayaran dari mana. Kalau sumbernya dari kereta api dan mobil yang lewat, apakah bisa melunasi utang itu. Jadi studi kelayakannya mesti jelas," kata Menkeu pula.

Menkeu mengharapkan, Kementerian Pekerjaan Umum bisa melakukan studi kelayakan dan memberikan kepastian mengenai keberlangsungan proyek yang direncanakan akan dimulai pada 2014 ini, secara keseluruhan dari segi konstruksi, anggaran, hukum serta ketersediaan lahan.

"Kalau itu mau dilakukan, silakan Kementerian Pekerjaan Umum melakukan. Nanti kalau studi sudah jadi dan layak, dan kalau ternyata mobil yang lewat di jembatan, termasuk kereta api dan fasilitas air lainnya ternyata tidak bisa melunasi utang, ya tidak apa-apa nanti pemerintah yang akan menanggung," kata dia.

Sebelumnya, dalam Surat Menteri Keuangan No: S-396/MK.01/2012 tanggal 8 Juni 2012 kepada Menteri Pekerjaan Umum menyatakan, biaya pelaksanaan studi kelayakan dan desain dasar Jembatan Selat Sunda akan dibiayai oleh negara melalui APBN.

Dalam surat itu disebutkan tugas Menteri Pekerjaan Umum untuk melakukan penyiapan proyek pembangunan infrastruktur Selat Sunda yang hasilnya paling kurang terdiri dari studi kelayakan dan desain dasar.

Menteri Pekerjaan Umum dalam hal ini bertindak sebagai penanggung jawab proyek kerja sama, serta berwenang membuat rencana bentuk kerja sama dan rencana penawaran kerja sama yang mencakup jadwal, proses, dan cara penilaian.

Sedangkan tahapan dalam rangka persiapan proyek pembangunan infrastruktur Selat Sunda meliputi tiga tahap, yaitu persiapan proyek, pemberian dukungan dan atau jaminan pemerintah, serta proses pengadaan badan usaha kerja sama.  (S034/B014)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga