Minggu, 21 Desember 2014

DPR serap masukan RUU jaminan produk halal

| 1.961 Views
id RUU produk halal, aspirasi daerah, kepastian hukum, jaminan hukum
Jaminan produk halal erat kaitannya dengan kewajiban negara untuk melindungi kebebasan setiap warga negara yang berkaitan dengan hukum dan persamaan hak, serta mendapatkan kehidupan yang layak.
Manado (ANTARA News) - Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Djouhari Kansil menerima kunjungan tim Komisi VIII DPR terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal.

"Jaminan produk halal erat kaitannya dengan kewajiban negara untuk melindungi kebebasan setiap warga negara yang berkaitan dengan hukum dan persamaan hak, serta mendapatkan kehidupan yang layak," kata Kansil, di Manado, Jumat.

Ia mengatakan, jaminan produk halal merupakan hak asasi manusia yang mutlak diberikan, dihargai, dihormati serta dijunjung tinggi demi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia harus dilindungi dan tidak boleh dirampas. Atas semangat inilah kemudian mendorong tim Komisi VIII DPR RI membuat RUU ini.

Kansil memberikan apresiasi atas kunjungan tim Komisi VIII menyerap aspirasi di daerah mengenai RUU ini. Bagi pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara kehadiran RUU ini merupakan langkah maju karena daerah ini menjadi salah satu daerah tujuan pariwisata unggulan di Indonesia.

Sebab menurut dia, sejauh ini belum ada peraturan perundangan yang memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada masyarakat khususnya umat Islam mengenai produk halal.

"Menjadi daerah tujuan pariwisata ungggulan berarti membutuhkan juga satu kepastian hukum terhadap produk halal dan layak dikonsumsi," katanya.

Ketua tim komisi VIII H Gondo Radityo Gambiro mengatakan, tim memilih Sulawesi Utara sebagai percontohan karena melihat kemajemukan masyarakat, serta daerah tujuan wisata.

"Tim ingin mendapatkan masukan untuk penyempurnaan draf RUU ini," katanya.

(ANT)

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga