Kamis, 18 September 2014

Mali desak PBB bertindak setelah serangan di Timbuktu

Senin, 2 Juli 2012 02:42 WIB | 6.275 Views
Mali desak PBB bertindak setelah serangan di Timbuktu
Mali (google)
Saint Petersburg (ANTARA News) - Mali hari Minggu mendesak PBB mengambil tindakan setelah kelompok garis keras menghancurkan tempat-tempat keramat di Timbuktu yang didaftar badan dunia itu sebagai kota yang terancam punah.

"Mali mendesak PBB mengambil langkah-langkah nyata untuk menghentikan kejahatan terhadap warisan budaya bangsa saya ini," kata Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Mali Fadima Diallo dalam pernyataan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dikutip AFP.

Dalam pidatonya pada pertemuan tahunan UNESCO di kota Saint Petersburg, Rusia, ia meminta dunia menunjukkan solidaritas dan mengutuk serangan-serangan Sabtu itu.

Pidatonya yang emosional itu diakhiri dengan pernyataan, "Tuhan membantu Mali."

Kelompok muslim garis keras yang membawa beliung menghancurkan sejumlah makam ulama keramat dalam serangan yang dilakukan hanya beberapa hari setelah kota dagang kuno itu dimasukkan ke dalam Daftar Warisan Dunia Terancam UNESCO.

Setelah pidato menteri Mali itu, pertemuan UNESCO dilanjutkan dengan pengheningan cipta untuk berduka-cita atas penghancuran tempat-tempat keramat itu oleh militan Ansar Dine, salah satu kelompok muslim garis keras yang menguasai wilayah utara Mali sejak kudeta di Bamako.

Kelompok garis keras itu menganggap tempat-tempat keramat itu sebagai musyrik dan telah menghancurkan tujuh makam dalam dua hari ini.

Pada 26 Mei, Gerakan Pembebasan Nasional Azawad (MNLA), geriyawan suku Tuareg di Mali, dan kelompok militan Ansar Dine setuju bersatu dan membentuk sebuah negara merdeka Islam di wilayah utara negara itu.

"Kesepakatan yang dicapai malam ini menetapkan penyatuan kedua gerakan -- MNLA dan Ansar Dine -- untuk membentuk sebuah negara merdeka Islam," kata juru bicara MNLA Mohamed Ag Attaher kepada Reuters melalui telefon dari Gao di Mali utara dimana perjanjian itu ditandatangani.

"Kesepakatan itu juga menetapkan penyatuan kedua kekuatan dan pembentukan sebuah badan eksekutif bagi negara Azawad," kata Attaher, menunjuk pada wilayah-wilayah utara Kidal, Gao dan Timbuktu.

MNLA, yang didukung Ansar Dine dan kelompok-kelompok bersenjata lain, memanfaatkan kudeta 22 Maret di Bamako dan menguasai Azawad pada April, merebut sebuah kawasan yang lebih besar daripada negara Prancis.

Gerilyawan Tuareg mengeluarkan deklarasi kemerdekaan pada bulan itu, yang ditolak tidak saja oleh masyarakat internasional namun juga oleh kelompok muslim garis keras sekutu mereka.

Kudeta pasukan yang tidak puas pada Maret dimaksudkan untuk memberi militer lebih banyak wewenang guna menumpas pemberontakan di wilayah utara, namun hal itu malah menjadi bumerang dan pemberontak menguasai tiga kota utama di Mali utara dalam waktu tiga hari saja.

Minggu (1/4), gerilyawan Tuareg menyatakan telah menguasai kota gurun Timbuktu, benteng terakhir pemerintah di Mali utara.

Dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan "berakhirnya pendudukan Mali", Gerakan Pembebasan Nasional Azawad (MNLA) mengatakan, mereka akan menjamin "ketertiban dan pemerintahan".

Timbuktu adalah kota besar terakhir yang jatuh ke tangan suku Tuareg dan gerilyawan muslim garis keras.

Kota yang berpenduduk sekitar 50.000 orang itu adalah lokasi warisan dunia PBB dengan julukan "mutiara gurun".

MNLA juga menyatakan pada saat itu, mereka "tidak memiliki hubungan dengan kelompok muslim garis keras dan... tujuan mereka adalah Azawad, rakyatnya dan kemerdekaannya".

MNLA pada pertengahan Januari meluncurkan lagi perang puluhan tahun bagi kemerdekaan Tuareg di wilayah utara yang mereka klaim sebagai negeri mereka, yang diperkuat oleh gerilyawan bersenjata berat yang belum lama ini kembali dari Libya.

Ikut bergabung dengan mereka adalah tokoh Tuareg terkenal Iyad Ag Ghaly, yang memimpin pemberontakan pada tahun 1990-an dan kembali sebagai pemimpin Ansar Dine, yang memiliki hubungan dengan Al-Qaida di Maghribi Islam.

Kedua pihak yang berperang itu memiliki hubungan yang mendua, namun MNLA menjauhkan diri dari tuntutan Ag Ghaly agar hukum sharia Islam diberlakukan di Mali.

Dalam serangkaian serangan kilat terhadap kota-kota di selatan, gerilyawan Tuareg berhasil mengatasi militer Mali, sementara sebuah kelompok pasukan pembangkang menggulingkan Presiden Amadou Toumani Toure karena "ketidakmampuannya" dalam menangani konflik.

Angkatan bersenjata Mali telah lama mengalami kemunduran dan dalam posisi bertahan ketika mereka menghadapi kekerasan-kekerasan Al-Qaida di Maghribi Islam (AQIM) dan pemberontakan Tuareg di wilayah gurun utara luas, yang menjadi ajang penyelundupan narkoba dan senjata serta penyanderaan warga Barat.

(M014)

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga