Semarang (ANTARA News) - Federasi LSM Indonesia (Felsmi) mengatakan janji Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menuntaskan berbagai dugaan kasus korupsi di Indonesia setelah enam bulan ini belum memuaskan.

"Sudah enam bulan pimpinan KPK yang baru bekerja, tetapi kinerjanya belum memuaskan, lamban, dan terkesan takut-takut," kata Ketua Umum Federasi LSM Indonesia (FelsmiI), Drs. H.M. Jusuf Rizal, S.E., M.Si. dalam surat elektroniknya yang diterima ANTARA di Semarang, Senin.

Padahal, lanjut dia, waktu "fit and proper test" semuanya memaparkan visi dan misi dengan tingkat intelektual yang cukup akan memberantas korupsi.

Dikatakan Jusuf Rizal, pada tanggal 16 Februari 2012, Ketua KPK Abraham Samad bersumpah akan menuntaskan kasus Century. "Hingga saat ini, tidak jelas ujungnya," ujar Rizal.

Begitu pula kasus korupsi Banggar, hanya sampai Wa Ode. Pimpinan Banggar dan DPR belum tersentuh. Lalu, rekening gendut Polri, PNS, BLBI, korupsi Pertamina yang dua tahun ini mandek, serta korupsi BP Migas juga sampai saat ini belum tuntas-tuntas.

Menurut dia, masih banyak kasus dugaan korupsi lain yang masuk di KPK, seperti kasus korupsi Foke yang dilaporkan Wagubnya, Prijanto.

Belum lagi, kata dia, berbagai kasus dugaan korupsi Gubernur Riau, Rusli Zainal, Gubernur Banten, Ratu Atut, Gubernur Kaltim, Awang Farouk dll. Di samping itu, dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah kota yang merugikan negara sekitar Rp37 triliun.

"Jadi, KPK menurut saya kinerjanya belum memuaskan. Perlu keberanian lebih dan jangan hanya sekadar tangani kasus-kasus kecil saja," kata Jusuf Rizal yang juga menjabat sebagai Presiden Lumbung Informasi Rakyat (Lira).

Berbagai kasus lain, seperti laporan Ketua DPR RI Marzuki Ali atas dugaan kasus korupsi di BURT DPR sejak tiga bulan lalu, kasus pengalihan lahan PT Bukit Asam yang dilaporkan Patrialis Akbar, kasus PT Antam yang dilaporkan Menteri BUMN Dahlan Iskan, serta kasus korupsi pajak Bakrie Grup dkk.

"Meski sudah terbukti Gayus dkk. terima suap 3,5 juta dolar Amerika Serikat, KPK terbukti belum menyentuhnya." ujar Jusuf Rizal.

Di bidang migas, lanjut dia, KPK juga tidak mampu menuntaskannya seperti dugaan korupsi mark up "cost recovery" di BP migas yang merugikan negara puluhan triliun per tahun.

"Mark up" harga impor BBM oleh Petral yang diduga merugikan negara Rp54 triliun per tahun serta mafia BBM Pertamina. Kemudian KPK juga batal usut kasus korupsi pembelian kilang minyak di Libya. Uang negara sudah keluar satu miliar dolar AS. "Konon, kilangnya tidak ada dan fiktif," ujarnya.

Di Pertamina masih banyak lagi dugaan korupsi, seperti suap fee sewa kapal tanker Pertamina 150.000 dolar AS per kargo. Diduga Ronnie dkk. (kakak Dirut Pertamina) ikut bermain. Dugaan korupsi "suap fee" 150.000 dolar per kargo itu rugikan negara Rp800 miliar per tahun untuk satu kapal. Padahal ada 50--60 kargo per tahun. "Nilainya bisa triliunan rupiah," katanya.

Dengan banyaknya kasus yang belum terselesaikan, wajar masyarakat belum merasa puas atas kinerja KPK. "Mudah-mudahan berbagai kasus dapat terselesaikan agar masyarakat tidak menilai bahwa KPK takut memberantas korupsi. Apalagi kasus Wisma Atlet dan Hambalang juga penangananya begitu lambat," demikian Jusuf Rizal. (ANT)