Rabu, 3 September 2014

Apkasi: resiko kepala daerah masuk penjara harus diperkecil

Selasa, 3 Juli 2012 10:53 WIB | 2.332 Views
Apkasi: resiko kepala daerah masuk penjara harus diperkecil
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (APKASI), Isran Noor. (FOTO ANTARA/Nyoman Budhiana)
Jakarta (ANTARA News) - Para kepala daerah selalu punya resiko masuk penjara meski kebijakan yang diambilnya setulusnya demi melayani rakyat, kata Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor.

"Sepanjang 2004-2012 ada 173 Kepala Daerah menjalani pemeriksaan dengan status saksi, tersangka sampai terdakwa dalam kasus-kasus korupsi, sekitar 70 persen telah divonis. Karena itu, resiko mereka masuk penjara harus diperkecil," kata Isran.

Karena itu, lanjutnya, Apkasi menggagas sebuah lokakarya tentang mitigasi resiko hukum kebijakan kepala daerah untuk terhindar dari pidana korupsi.

Lokakarya ini akan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta, 9 Juli mendatang.

Lokakarya akan menghadirkan pembicara-pembicara antara lain Kepala Polisi RI Jenderal Timur Pradopo, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dr. M. Ryaas Rasyid, Dirjen Keuangan Daerah, Kemendagri, Dr. Yuswandi A. Temenggung dan guru besar hukum administrasi negara Unpad Prof. Dr. I. Gde Pantja Astawa.

Pembicara lainnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Agung RI, dan Mahkamah Agung menghadirkan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, kata Isran yang juga Bupati Kutai Timur itu, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan tertinggi daerah sering menghadapi dilema dalam pengambilan keputusan terkait dengan pelayanan masyarakat, meski punya wewenang yang diberikan UU No 32 Tahun 2004.

Daerah harus mematuhi sistem birokrasi yang diatur di dalam ketentuan peraturan per-UU-an yang berlaku. Namun demikian jika dihadapkan pada situasi dan kondisi yang mendesak, Kepala Daerah harus segera mengambil keputusan, demi kepentingan masyarakat umum.

"Di sinilah Kepala Daerah terpaksa harus mengambil kebijakan yang mengandung resiko hukum karena mungkin saja bertentangan atau menyimpang dari prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum ada payung hukumnya," katanya.

Agar pengambilan keputusan yang menyimpang tersebut terhindar dari akibat hukum, katanya, maka kepada Kepala Daerah perlu diberikan fleksibilitas serta jaminan perlindungan hukum terhadap kemungkinan tuntutan hukum pidana karena dianggap telah melanggar UU.

"Untuk memberi perlindungan hukum bagi kepala daerah di dalam menjalankan tugas-tugasnya maka perlu dilakukan tindakan preventif dengan melakukan mitigasi atas resiko yang mungkin timbul dari suatu diskresi agar tidak lagi ada kepala daerah yang dituntut pidana korupsi akibat keputusan diskresi yang dilakukannya," demikian Isran.
(E004)

Editor: Desy Saputra

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga