Selasa, 16 September 2014

Panwas bela KPU DKI terkait kisruh DPT

Selasa, 3 Juli 2012 12:40 WIB | 1.458 Views
Jakarta (ANTARA News) - KPU DKI Jakarta sudah mengikuti prosedur terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) . Hal itu dikemukakan Ketua Panwaslu Jakarta Ramdansyah dalam sidang DKPP di Jakarta, Selasa.

"Persoalan DPT itu soal klasik. Makanya ada istilah garbage in garbage out. Kalau data pemilih yang dimiliki pemerintah kategorinya sampah, maka DPT yang ditetapkan KPU DKI juga berantakan," ungkap Ramdansyah di hadapan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie  bersama Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini.

DKPP menggelar sidang kedua dengan agenda meminta keterangan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU DKI seperti diadukan Koalisi Tim Advokasi calon gubernur-wagub sebagai pihak penggugat.

Menurut Ramdansyah, penetapan DPT melalui sidang pleno pada 2 Juni sudah sesuai dengan SK KPU DKI No.2 tahun 2011.

Tuntutan koalisi Tim Advokasi agar DPT diperbaiki sudah direkomendasikan Panwaslu kepada KPU DKI pada 24 Mei dan KPU DKI juga telah mengubah surat keputusan menjadi SK KPU DKI No.22 tahun 2012.

"Apabila KPU DKI mundur dari tanggal 2 Juni sudah tidak ada payung hukumnya, tapi KPU sudah mengakomodir pasangan calon untuk rapat pleno pada 2 Juni," tambahnya.

"KPU DKI sebenarnya tidak perlu direpotkan oleh NIK ganda, karena semua bermula dari data kependudukan yang sudah tidak bagus," kata Ramdansyah.

(Feb)

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga