Kamis, 31 Juli 2014

DAS Batanghari paling kritis

Selasa, 3 Juli 2012 17:40 WIB | 7.775 Views
DAS Batanghari paling kritis
Sungai Batanghari (www.dephut.go.id)
Jambi (ANTARA News) - Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari di Provinsi Jambi termasuk salah satu kawasan aliran sungai paling kritis di Indonesia, demikian kata Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari, Garendel Siboro.

"Ada beberapa indikator Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari dinilai kritis. Di antaranya adalah tingginya sedimentasi (endapan) dan selisih debit air saat musim kemarau dan musim penghujan," ujar Garendel di Jambi, Selasa.

Ia menyebutkan, DAS Batanghari terbentang ke 131 sungai masuk kategori kritis dari total 10 ribu DAS yang ada di Indonesia. Sebagian DAS di Indonesia itu masuk kawasan kritis karena tingginya laju sedimentasi serta ketidakstabilan debit sungai yang ditandai dengan ketika musim kemarau bisa menjadi kering dan terjadi luapan saat musim penghujan.

Menurut dia, dari empat wilayah kerja BPDAS Batanghari yang meliputi DAS Batanghari, DAS Mendahara, DAS Betara Pengabuan dan DAS Air Hitam Laut, rata-rata berada dalam kondisi kritis dan potensial kritis.

Berdasarkan data Balai Pengelolaan DAS Provinsi Jambi 2011, kawasan DAS Jambi meliputi, empat kawasan DAS yakni DAS Batanghari, DAS Mendahara, DAS Betara Pengabuan dan DAS Air Hitam. Dari empat DAS tersebut, hanya seluas 19, 46 persen lokasi yang teridentifikasi sebagai lahan tidak kritis dari total luasan DAS Jambi yang mencapai 5.204.121 hektar.

"Sementara selebihnya berada pada kondisi potensial kritis, agak kritis, kritis, dan sangat kritis," katanya.

Kawasan kritis tersebut sebagian besar telah dikonversi menjadi areal perkebunan, pertanian, usaha kehutanan dan pertambangan yang merupakan penyebab rusaknya DAS Batanghari.

"Alih fungsi lahan di bagian hulu, pengelolaan lahan yang salah dengan bercocok tanam yang memotong kontur tanah atau bahkan bertanam di sepanjang sempadan sungai juga turut menyumbang terjadinya erosi sehinga laju sedimentasi menjadi semakin tinggi," katanya.

Menurut aturan, kata dia, harus disisakan lahan seluas 150 meter dari badan sungai untuk sungai kecil dan 200 meter dari badan sungai untuk kategori sungai besar. Namun demikian, aturan tersebut sering diindahkan, sehingga sempadan sungai juga turut dijadikan areal perkebunan dan pertanian.

Sementara itu, Nelly Akbar yang juga Koordinator Program Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi mengatakan, selain penghentian konversi hutan yang sangat mendesak dikarenakan hutan yang menjadi daerah tangkapan air, kebijakan penataan ruang juga harus memperhatikan kondisi daerah aliran sungai serta kawasan konservasi.

"Melalui rencana tata ruang, pemerintah daerah dapat membagi tentang peruntukan lahan di sekitar DAS, baik bagian hulu, tengah dan hilirnya bagi kepentingan konservasi," ujarnya.

Menurut dia, kerusakan DAS terjadi karena perubahan fungsi lahan dengan membuka tanaman industri, pertambangan, kebun, ladang dan pemukiman. Khususnya di wilayah barat Jambi yang telah dicanangkan sebagai zona konservasi, bahkan telah ada tiga perusahaan HTI yang beraktivitas di daerah itu.
(ANT-BS) 

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga