Sabtu, 1 November 2014

Pemerintah Provinsi NTT lemah dalam pengawasan

| 2.734 Views
id pemerintah provinsi ntt, pemprov ntt, frans lebu raya, pemeriksaan bpk
Pemerintah Provinsi NTT lemah dalam pengawasan
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya. (ANTARA)
... Predikat WDP telah disandang pemerintah Provinsi NTT selama empat tahun terakhir...
Kupang, NTT (ANTARA News) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi NTT, Sarah Lery Mboeik, menilai pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Frans Lebu Raya-Esthon Foenay, lemah dalam pengawasan.

Mboeik menanggapi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kupang terhadap pengelolaan keuangan APBD NTT 2011.

"Predikat WDP telah disandang pemerintah Provinsi NTT selama empat tahun terakhir. Pada titik ini patut dipertanyakan komitmen gubernur dan wakil gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan serta pengawasan di daerah," kata Mboeik di Kupang, Jumat.

"Meskipun bersifat administratif saja, namun tidak menutup kemungkinan ada korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah," katanya.

Ia menambahkan penyimpangan pengelolaan keuangan negara tersebut bisa diketahui bila dilakukan penelusuran secara lebih cermat dan mendalam.

Dia memberi contoh soal kasus Hambalang di Provinsi Jawa Barat, dimana saat diaudit secara administratif, BPK memberi penilaian WDP. Namun indikasi korupsi tersebut baru diketahui setelah ada penelusuran secara cermat dan lebih detail oleh BPK.

Kepala BPK Perwakilan Kupang, Rudi Sinaga, mengatakan, predikat WDP terhadap pengelolaan keuangan APBD NTT 2011 itu didasarkan pada beberapa hal. Pemerintah Provinsi NTT belum melakukan rekonsiliasi dalam pelaporan dan belum melakukan penagihan secara optimal terhadap pinjaman kepada dunia usaha koperasi.

Kedua, inventarisasi fisik aset RSUD WZ Yohanes, Kupang, telah mulai dilakukan namun belum selesai, serta laporan barang pengguna dan kartu inventaris barang masing-masing SKPD belum sepenuhnya di rekonsiliasi dalam buku inventaris daerah.

Dan ketiga, belanja bantuan sosial belum sepenuhnya menggunakan sistem yang benar kepada penerima dan didukung bukti yang memadai.

Menurut Sinaga, syarat utama mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah keterbukaan pemerintah daerah menyajikan dan mengungkap seluruh transaksi keuangan yang dilakukannya dan seluruh kekayaan pemerintah Provinsi NTT. (*)

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga