Jumat, 31 Oktober 2014

Pemulihan Parlemen Mesir timbulkan kontroversi

| 5.365 Views
id pemulihan parlemen mesir, parlemen mesir, mesir
Pemulihan Parlemen Mesir timbulkan kontroversi
ilustrasi Pendukung Ikhwanul Muslimin merayakan kemenangan Mursi dalam pemilihan presiden di Lapangan Tahrir, Kairo, Mesir. (REUTERS/Ahmed Jadallah)
Kairo (ANTARA News) - Pemulihan posisi Parlemen Mesir yang dilakukan Presiden Mohamed Moursi pada akhir pekan lalu menimbulkan pro dan kontra di kalangan rakyat negeri Piramida itu.

Ikhwanul Muslimin, kekuatan utama politik Mesir, pada Selasa (10/7) melancarkan demo sejuta umat di Bundaran Tahrir dan berbagai kota untuk mendukung keputusan presiden itu.

Sementara kalangan lainnya menolak keputusan itu karena menilainya sebagai "mencederai konstitusi".

Pro dan kontra itu berporos pada keabsahan pembentukan parlemen hasil pemilihan legislatif pada akhir tahun lalu yang dipuji internasional sebagai pemilu paling jujur dan demokratis dalam sejarah Mesir modern.

Parlemen tersebut pada bulan lalu dibubarkan oleh Ketua Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF), Marsekal Hussein Tantawi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pembentukan parlemen itu tidak sah.

SCAF mengambil alih kekuasaan sejak Presiden Hosni Mubarak mengundurkan diri pada 11 Februari 2011, namun kekuasaan tersebut telah diserahkan kepada Presiden Moursi yang dilantik pada 30 Juni lalu.

Presiden Morsi pada Ahad (8/7) menginstruksikan pemulihan parlemen, dan membatalkan keputusan SCAF menyangkut pembubaran parlemen.

Kepala Negara dalam keputusannya, juga menetapkan penyelenggaraan pemilihan baru anggota parlemen dua bulan setelah konstitusi baru disahkan parlemen.

Majelis Penyusunan Konstitusi, yang anggotanya dari berbagai kalangan masyarakat termasuk LSM dan pemuka agama, saat ini sedang intensif mendiskusikan pasal-pasal undang-undang dasar tersebut.

Para pengamat menilai, langkah Morsi itu tak pelak lagi meningkatkan ketegangan dengan SCAF dan Mahkamah Konstitusi.

Segera setelah keputusan presiden, Ketua SCAF, Marsekal Hussein Tantawi, mengadakan pertemuan darurat dengan jajarannya untuk membahas langkah Kepala Negara, dan mempertanyakan keputusan parlemen dan menyatakan bahwa hendaknya semua pihak menghormati hukum yang berlaku.

Ketua Parlemen, Saad Katatni mengundang anggota untuk kembali bersidang pada Selasa (10/7).

Beberapa anggota parlemen yang kontra keputusan presiden tersebut dilaporkan menolak menghadiri sidang.
(M043/H-AK)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga