Kamis, 31 Juli 2014

Yusril: perkara Alay seharusnya disatukan

Rabu, 11 Juli 2012 00:26 WIB | 3.397 Views
Yusril: perkara Alay seharusnya disatukan
Mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra. (ANTARA)
Bandarlampung (ANTARA News) - Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa penanganan perkara terdakwa Sugiharto Wiharjo alias Alay, Komisaris Utama Bank Prekreditan Rakyat Tripanca, seharusnya dapat dijadikan satu, meskipun korbannya banyak.

"Harusnya jangan dijadikan `split` atau berkas jangan terpisah, sehingga hukumannya tidak berulang-ulang karena bisa melanggar HAM," kata Yusril, saat menjadi saksi ahli dalam persidangan Sugiharto alias Alay, di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, di Bandarlampung, Selasa.

Mantan Mensesneg itu mengatakan, semestinya persidangan kasus itu tidak dipisah dengan perkara lain, meskipun pasal yang diterapkan berbeda.

Menurut dia, seharusnya kejaksaan memberlakukan pemeriksaan yang adil dan benar, apalagi dalam perkara ini terdakwa Alay turut serta dalam kasus ini.

"Mestinya mereka diadili satu kali, bukannya berbeda, meskipun yang menyimpan di BPR Tripanca bukan hanya bupati saja," kata dia lagi.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kohar, menjelaskan bahwa terdakwa Sugiharto alias Alay selaku Komisaris Utama PT BPR Tripanca Setiadana, bersama dengan Satono selaku Bupati Lampung Timur periode 2005-2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan September 2005 sampai dengan Oktober 2008 bertempat di kantornya Jalan Laksamana Malahayati Nomor 138 Telukbetung, Bandarlampung, telah melakukan tindak pidana korupsi.

Pada sidang yang dipimpin Ketua majelis hakim Teguh Hariyanto, jaksa menyatakan, berdasarkan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dalam perkara ini, terdakwa dituduh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Terdakwa dituduh telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (RB*B014/Z002)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga