Jumat, 1 Agustus 2014

Rusia tolak pemberlakuan sanksi terhadap Suriah

Jumat, 13 Juli 2012 13:00 WIB | 4.669 Views
Rusia tolak pemberlakuan sanksi terhadap Suriah
Aktivis Suriah menyatakan lebih dari 17.000 orang tewas dalam konflik yang berlangsung 16 bulan. (REUTERS/John Gress)
PBB (ANTARA News) - Rusia menyatakan menolak pemberlakuan sanksi-sanksi terhadap Suriah sementara Amerika Serikat mengingatkan agar misi PBB di negara yang dilanda konflik itu ditarik jika tidak ada tindakan-tindakan baru.

Para duta besar Dewan Keamanan PBB melakukan perundingan pertama mereka mengenai resolusi-resolusi yang dirancang Rusia dan Barat tentang Suriah dengan batas waktu 20 Juli untuk diputuskan. Namun tidak ada kemajuan yang dilaporkan menyangkut rancangan resolusi-resolusi itu.

Tidak ada keputusan mengenai naskah-naskah itu dalam pembahasan pekan ini, kata utusan Inggris untuk PBB Lyall Grant seperti dikutip AFP.

"Masih ada perbedaan-- dan itu menyangkut Bab VII," kata Duta Besar Jerman Peter Wittig.

Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Jerman dan Portugal menuntut pemberlakuan sanksi-sanksi sesuai Bab VII Piagam PBB karena jumlah korban terus meningkat dan Presiden Bashar al-Assad gagal mentaati rencana perdamaian internasional.

Utusan PBB-Liga Arab Kofi Annan sudah mendesak Dewan Kemananan untuk memberlakukan "konsekuensi-konsekuensi" terhadap pihak yang tidak melaksanakan rencana perdamaiannya menyangkut Suriah.

Tetapi Rusia menentang keras pemberlakuan sanksi-sanksi tersebut. "Segala sesuatu bisa dirundingkan tetapi kami tidak merundingkan tentang hal ini. Ini adalah garis merah," kata wakil duta besar Rusia untuk PBB Igor Pankin setelah perundingan pertama para utusan penting.

Pesan itu ditegaskan di Moskow dimana Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Gennady Gatilov mengatakan bahwa sanksi-sanksi "tidak dapat diterima" dan tidak akan diizinkan.

Rusia dan China sebelumnya dua kali memveto resolusi-resolusi yang akan mengenakan sanksi-sanksi terhadap pemerintah Suriah, sekutu utama Moskow di Timur Tengah.

Rusia mengusulkan sebuah resolusi yang akan memperpanjang mandat Misi Pengawas PBB di Suriah tiga bulan lagi.

Negara-negara Barat menginginkan Dewan Keamanan PBB memberi Bashar al-Assad batas waktu 10 hari untuk menghentikan serangan senjata-senjata berat atau harus menghadapi sanksi-sanksi. Resolusi Barat itu mengusulkan perpanjangan mandat 45 hari bagi misi PBB itu.

Dewan Keamanan PBB harus mengeluarkan resolusi pada 20 Juli saat mandat 90 hari untuk misi PBB di Suriah (United Nations Supervision Mission in Syria/UNSMIS) berakhir.

(H-RN)

Editor: Maryati

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga