Rabu, 3 September 2014

Setelah 65 tahun, koperasi semestinya maju pesat

Kamis, 12 Juli 2012 17:01 WIB | 6.504 Views
Setelah 65 tahun, koperasi semestinya maju pesat
(ANTARA/Puspa Perwitasari)
Jakarta (ANTARA News) - Jika disamakan dengan usia pria, koperasi sangat pantas menyandang predikat kakek yang seharusnya telah kenyang pengalaman dan dewasa dalam pemikiran.

Namun toh, selama 65 tahun sejak kelahirannya, perkembangan koperasi di Tanah Air tak kunjung membaik. Koperasi masih dipandang sebagai "anak bawang" dalam perekonomian nasional.

Cita-cita kebangkitan koperasi untuk mendongkrak kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat masihlah jauh dari capaian.

Penyebab jalan di tempatnya koperasi ini boleh jadi akibat kebijakan pendukung yang tidak kondusif. Pemangku kepentingan terkait tidak memiliki persepsi sama dalam membangun perkoperasian, bahkan dalam memandang badan usaha koperasi itu sendiri.

"Upaya membangun koperasi di Indonesia menjadi semakin kompleks karena adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dan DPR," kata Koordinator Majelis Pakar Dekopin Teguh Boediyana.

Menurut Teguh, untuk merevitalisasi gerakan koperasi Indonesia perlu dilakukan beberapa langkah mendasar meliputi membangun kesamaan persepsi dan komitmen dari para elite pemerintahan dan legislatif tentang peran koperasi agar kian mendominasi perekonomian nasional.

Ia berpendapat, liberalisasi perdagangan dan upaya mengejar angka pertumbuhan yang tinggi menjadi alasan yang mendorong pemerintah lebih mempedulikan usaha besar (korporasi), sebaliknya cenderung menganaktirikan koperasi.

Teguh menilai upaya membangun koperasi harus didasari mental yang baik dari jajaran gerakan koperasi. Anggota koperasi memiliki posisi sentral dalam organisasi koperasi.

Hanya dengan anggota loyal dan disiplin, serta pengelola jujur dan profesional, koperasi bisa dijamin maju.

Selain itu harus ada keberanian dari gerakan koperasi untuk melakukan uji materiil pada UU yang tidak sesuai dan merugikan koperasi dan UKM.

Lahirkan penyimpangan

Pendapat senada disampaikan pengamat koperasi, Suwandi, yang menilai perbedaan persepsi itu telah melahirkan berbagai penyimpangan dalam operasional kerja koperasi.

Dosen pada Universitas Bakrie, Jakarta, itu mencontohkan, masih banyak koperasi yang merasa sudah cukup membekali diri dengan hanya badan hukum sebagai dasar legal operasional kerjanya. Padahal badan hukum saja belum cukup karena apapun bentuk lembaga usaha tetap memerlukan surat izin usaha.

"Badan hukum saja ternyata belumlah cukup untuk bisa memulai usaha. Bagi kebanyakan koperasi hal inilah yang masih belum dipahami seutuhnya, terutama oleh pengurus dan pengelola koperasi," kata Suwandi.

Contohnya, kasus Koperasi Langit Biru (KLB) yang menawarkan produk investasi dengan janji imbal hasil tinggi kepada investornya. Ternyata, gagal bayar.

Menurut dia, kasus KLB sepatutnya menjadi laboratorium dinamis bagi uji petik yang tepat mengenai bagaimana memahami dan melaksanakan aturan-aturan mengenai pengawasan dan keharusan memberikan sanksi kepada koperasi yang tidak searah dengan prinsip, nilai dan jati diri koperasi.

Dia mengatakan pencabutan izin usaha oleh instansi berwenang, tidaklah berarti dengan mencabut Badan Hukum Koperasi yang dikeluarkan oleh instansi berwenangnya.

Ia berpendapat, itu hanya segelintir contoh dari demikian banyaknya perbedaan persepsi dalam memandang koperasi.

Dari sisi kualitas, boleh jadi perkembangan koperasi masih tersendat meski ada beberapa koperasi di Indonesia yang mulai menapaki list 300 Global Cooperative atau koperasi berskala dunia versi ICA (The International Co-operative Alliance).

Namun dari sisi kuantitas, jumlah koperasi di Indonesia beranjak naik dengan jumlah anggota puluhan juta orang yang tersebar di berbagai provinsi.

Nilai-nilai koperasi

Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan pun bangga bahwa sampai pertengahan 2012 anggota koperasi di Indonesia mencapai lebih dari 33 juta orang.  Mereka tergabung dalam 192.443 unit koperasi.

Sjarifuddin Hasan mencatat jumlah dan anggota koperasi di Indonesia terus meningkat. Pada 2009 jumlah Koperasi Indonesia sebanyak 170.411 unit, lalu meningkat pada 2010 menjadi 177.482 unit, kemudian berlanjut pada 2011 menjadi 188.181 unit.

Bertambah banyaknya koperasi salah satunya didukung oleh Program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) dari Kementerian Koperasi dan UKM, bekerjasama dan bersinergi dengan Dekopin, kata Sjarifuddin.

Namun Sjarifuddin sadar bahwa hingga kini masih banyak koperasi yang tidak aktif sehingga diperlukan kerja keras untuk menghidupkannya kembali.

"Untuk itu melalui GEMASKOP ini, kita harus mendorong koperasi-koperasi yang tidak aktif tersebut agar segera bangkit aktif menggapai kemakmuran," katanya.

Bahkan Wakil Presiden Boediono, pada acara puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-65 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 12 Juli 2012, mengatakan, perlu review mendasar terhadap gerakan koperasi, tidak hanya pada aspek kuantitatif tetapi juga kualitatif, tidak hanya pada perangkat keras (hardware) tetapi juga perangkat lunak (software).

"Untuk membangkitkan koperasi kita perlu membangun nilai-nilai koperasi secara lebih sistematis, ini perlu dilaksanakan lebih dari sebelumnya," katanya.

Ia meminta seluruh anggota gerakan koperasi dan pecinta koperasi di Tanah Air untuk mencamkan pesan-pesan Bung Hatta dan mengamalkannya dalam setiap tindakan, untuk membangun koperasi di Indonesia.

Dengan begitu, koperasi akan menjadi wahana dalam mencapai cita-cita nasional, memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata.

Yang jelas, beda persepsi dalam memandang koperasi adalah pekerjaan rumah yang perlu segera dirampungkan agar semua pihak satu komando dan satu visi dalam membangun koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional sekaligus membebaskan koperasi dari jebakan perbedaan persepsi itu sendiri.

(H016/B013)

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga