Rabu, 17 September 2014

Nantikan PON Riau di tengah bayang-bayang KPK

Senin, 16 Juli 2012 00:52 WIB | 8.153 Views
Nantikan PON Riau di tengah bayang-bayang KPK
PON XVIII Riau (ponriau2012.com)
Perhelatan olahraga nasional empat tahunan atau yang dikenal Pekan Olahraga Nasional (PON) saat ini telah memasuki penyelenggaraan yang ke-18.

Setelah sebelumnya pada PON XVII-2008 penunjukan tuan rumah berada di Provinsi Kalimantan Timur, kali ini perhelatan akbar olahraga nasional itu mengarah ke Provinsi Riau.

Rencananya, PON XVIII di Riau akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yakni 9 September 2012.

Berbagai fasilitas penunjang mulai dari sejumlah arena cabang olahraga yang diperlombakan, hingga berbagai fasilitas umum seperti jalan dan lainnya mulai dikebut kesiapannya oleh pemerintah daerah sejak tiga tahun silam.

Semula, semuanya berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Hanya ada kekurangan anggaran atas proyek-proyek fasilitas tersebut yang perlahan mulai diperbincangan di kalangan elite legislatif maupun eksekutif.

Tidak ada upaya lain untuk mendapatkan penambahan anggaran yang kurang tersebut, kecuali melalui revisi peraturan daerah (perda) terkait dengan proyek-proyek PON itu.

Pembahasan pun dilakukan lewat sidang paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau yang melibatkan langsung para pejabat eksekutif setempat setelah sebelumnya dibentuk Panitia Khusus terkait rencana tersebut.

Salah satunya terkait Perda No.6/2010 tentang Proyek Arena Menembak, kemudian Perda No.5/2008 tentang Proyek Stadion Utama Riau. Revisi perda ini harus dilakukan mengingat proyek arena cabang olahraga yang akan diperlombakan seperti Arena Menembak hingga Stadion Utama Riau tak kunjung tuntas.

Awalnya semua rencana ini berjalan lancar tanpa masalah. Hingga akhirnya, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ternyata telah sejak lama "mencium" adanya indikasi kecurangan dalam berbagai proyek PON Riau, secara tiba-tiba di tanggal 3 April 2012, menangkap tangan beberapa anggota DPRD Riau.

KPK Juga berhasil menyita uang tunai senilai Rp900 juta yang diindikasikan sebagai uang suap untuk sejumlah anggota DPRD Riau guna kelancaran revisi perda terkait PON Riau.

Peristiwa penangkapan itu menggemparkan. Tidak butuh waktu lama bagi penyidik KPK untuk menetapkan tersangka pada kasus dugaan suap atau gratifikasi di "tubuh" PON Riau.

Setelah upaya pemeriksaan yang dilakukan selama kurang dari 24 jam di Markas Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Riau, tanggal 9 April 2012, KPK akhirnya memunculkan empat nama tersangka. Di mana dua di antaranya dari kalangan legislatif daerah, seorang pihak eksekutif dan seorang lainnya dari pihak rekanan pengerja proyek arena PON Riau.

Dua anggota DPRD Riau yang dimaksud, yakni Muhammad Dunir dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Muhammad Faisal Aswan dari Fraksi Golkar. Sementara seorang lainnya yakni atas nama Eka Dharma Putra selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau. Seorang lagi yakni dari PT Pembangunan Perumahan (PP) atas nama Rahmat Syahputra.

Setelah menjalani pemeriksaan beberapa hari di Ibukota Riau, Pekanbaru, keempat tersangka ini kemudian digiring ke Jakarta guna pemeriksaan lebih intensif. Alhasil, beberapa pekan kemudian, penyidik KPK akhirnya menetapkan dua tersangka baru.

Kali ini giliran Lukman Abbas selaku mantan Kepala Dispora Riau sekaligus atasan seorang tersangka sebelumnya Eka Dharma Putra dan Taufan Andoso Yakni selaku Wakil Ketua DPRD Riau dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, Lukman Abbas sempat dimohonkan pencekalan keluar negeri bersama Gubernur Riau HM Rusli Zainal yang sampai sekarang kapasitasnya masih sebagai saksi kasus dugaan suap proyek PON Riau.

Tidak lama setelah penambahan dua tersangka itu, penyidik KPK kemudian berinisiatif melimpahkan berkas perkara dua tersangka, yakni Eka Dharma Putra dan Rahmat Syahputra ke Jaksa Penuntut.

Eka dan Rahmat akhirnya menjalani sidangnya di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, pada Juni 2012 ini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.


Tujuh Tersangka

Namun tidak putus sampai di situ, setelah melakukan pemeriksaan berulang kali baik terhadap tersangka dan sejumlah saksi kasus tersebut, secara iba-tiba, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto di sela acara Lokakarya Peningkatan Wawasan Media di Tanjung Lesung, Banten, Jumat (13/7), mengumumkan nama tujuh tersangka baru untuk kasus PON Riau.

Ketujuh anggota anggota DPRD Riau yang dimaksud Bambang yakni Adrian Ali, Abu Bakar Siddiq, Tengku Muhazza, Zulfan Heri, Syarif Hidayat, Muhamad Rum Zein dan Ruhman Assyari.

Mereka masing-masing dikenakan pasal penyidikan pasal 12 ayat (a) atau (b), pasal 5 ayat (2), pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) KUHP.

Penetapan surat penyidikan itu menurut Bambang melengkapi beberapa kasus yang sudah disidang dan masih ada juga beberapa kasus yang masih dalam tahap penyidikan.

Seluruh anggota DPRD Riau yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap atau penerimaan hadiah atas proyek negara itu rata-rata sebelumnya berada pada Panitia Khusus untuk revisi Perda No.6/2010 tentang Proyek Arena Menembak dan Perda No.5/2008 tentang Proyek Stadion Utama Riau yang nilainya mencapai Rp900 miliar.

Tidak dipungkiri, sisa dari anggota DPRD Riau yang sebelumnya juga sempat bergabung pada Pansus tersebut saat ini terus dibayangi ketakutan akan menyusul ditetapkan sebagai tersangka.

Sisa anggota DPRD Riau yang dimaksud yakni Iwa Sirwani Bibra, Suparman, Elly Suryani, Mukhniarti, Koko Iskandar, Robin Hutagalung, Rusli Ahmad, Kirjuhari, Tengku Nazlah Khairati, Darisman Ahmad, Indra Isnaini, Ramli FE, Solihin Dahlan dan Zulkarnaen Kadir selaku Penannggung Jawab administrasi.


Semangat PON

Berbeda halnya dengan pejabat legislatif, sejumlah pejabat eksekutif di Riau tidak mau terus tenggelam dalam bayang-bayang ketakutan atas KPK. Seperti diungkapkan Gubernur Riau HM Rusli Zainal disuatu sela acara, "Jangan hanya karena ketakutan atas kedatangan KPK, PON kemudian batal atau diundur," katanya.

Rusli Zainal sendiri, sebelumnya sempat dimohonkan status cegah atau larangan keluar negeri oleh penyidik KPK setelah dia dianggap mengetahui dan merestui adanya "uang lelah" di kalangan anggota DPRD Riau tersebut.

Bahkan, fakta persidangan kedua atas tersangka Eka dan Rahmat sebelumnya di Pengadilan Tipikor Pekanbaru mengungkap bahwa Gubernur Riau HM Rusli Zainal juga kecipratan "uang lelah" sebesar Rp500 juta atas proyek itu.

"Sepengetahuan saya, ada uang terima kasih untuk Gubernur Riau sebesar Rp 500 juta," kata saksi kasus suap PON Riau Diki Elfianto menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Krosbin Lumban Gaol di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis (5/7).

Diki sebelumnya sempat menjabat sebagai anggota komite pada konsorsium (KSO) pengerjaan proyek Stadion Utama Riau yang nilainya mencapai Rp 900 miliar. Konsorsium tersebut terdiri dari tiga perusahaan yakni PT Adhi Karya, Pembangunan Perumahan, dan PT Wijaya Karya.

Saksi Diki juga menjabat sebagai Manajer Operasional di PT Adhi Karya dan masih aktif hingga saat ini.

Dia bersaksi untuk terdakwa Rahmat Syahputra yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Manajer Administrasi dan Keuangan pada konsorsium Stadion Utama Riau. Eka Dharma Putra sebelumnya sempat menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Riau.

Dalam berkas dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sidang lanjutan kasus tersebut, diketahui bahwa selanjutnya Lukman Abbas menyerahkan uang tersebut ke Gubernur Riau H.M Rusli Zainal lewat seorang ajudannya bernama Said alias Hendra.

Ketika itu, sesuai dengan berkas dakwaan, Lukman Abbas berkata kepada Hendra "tolong serahkan uang Rp 500 juta ini ke Pak` Gubernur".


Riau Tetap Siap

Kemelut kasus atas berbagai proyek arena PON Riau seakan tidak menggetarkan "Provinsi Kaya Minyak" itu untuk tetap bertekat menjadi tuan rumah perhelatan akbar nasional itu.

Baru-baru ini, Ketua Harian Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PB-PON) XVIII/2012 Provinsi Riau, Syamsurizal, mengatakan Riau telah siap menggelar pesta olah raga nasional empat tahun itu.

Menurut dia, pemerintah provinsi menyatakan siap memulai PON sesuai rencana, tanggal 9 September 2012 mendatang.

Ia menjelaskan, pembangunan tujuh venue yang sebelumnya sempat terkendala kini sudah bisa berjalan baik. Sarana-prasarana pendukung lainnya juga sudah siap.

"Dari hasil evaluasi kesiapan bidang-bidang yang akan menyelenggarakan tugas mulai sarana prasarana dan lain-lain, semua sudah disimpulkan telah siap untuk menjalankan tugas saat PON XVIII berlangsung," katanya.

Menurut dia, panitia juga sudah menyiapkan arena 39 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam PON serta dukungan fasilitas transportasi untuk seluruh kegiatan olah raga tersebut, meski pada kenyataannya, beberapa proyek arena sama sakelu belum menunjukkan tapak.

Panitia kata dia juga sudah memberikan pembekalan pada seluruh sumber daya manusia yang akan terlibat dalam penyelenggaraan pesta olah raga nasional itu.

Ia menambahkan, dalam pelaksanaan PON tahun ini panitia menggandeng penyelenggara acara pembukaan dan penutupan SEA Games Palembang untuk melakukan hal serupa di Riau.

"Untuk upacara pembukaan akan dilaksanakan pada tanggal 11 September 2012, karena Presiden masih berada di luar negeri, namun pertandingan tetap dimulai pada tanggal 9 September 2012," katanya.

Siapa pun agaknya tetap berharap agar jadwal tersebut tak meleset, apalagi sampai gagal, meskipun sebagian oknum yang terkait dalam proyek PON kini tengah berurusan dengan KPK. (FZR/KWR)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga