Jumat, 29 Agustus 2014

Buku "Presiden SBY dan Kemerdekaan Pers" diluncurkan

Rabu, 18 Juli 2012 17:58 WIB | 1.593 Views
Buku
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (FOTO ANTARA)
Balikpapan (ANTARA News) - Buku "Presiden SBY dan Kemerdekaan Pers, Berkomunikasi Cepat dengan Masyarakat melalui Media" diluncurkan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu.

Penulis buku itu, Hinca IP Pandjaitan, menyebutkan bahwa buku terbitan Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta itu merupakan bagian dari seri buku pendidikan politik yang dirilis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

"Buku ini untuk dijadikan pelajaran bagi politisi, birokrat, negarawan dan calon negarawan, terutama kepala daerah dan anak bangsa lainnya," kata Pandjaitan.

Kata-kata itu juga tertulis di sampul belakang buku tersebut sebagai pengantar.

Peluncuran buku itu sebagai bagian dari Deklarasi Isran Noor Center, lembaga tim sukses Isran Noor, Bupati Kutai Timur, dalam menyukseskan sebagai calaon Gubernur Kalimantan Timur 2013--2018 mendatang.

Dalam hal ini, lanjut Pandjaitan, pelajaran yang dimaksud adalah bagaimana Presiden SBY menghargai dan menghormati, juga menjamin, kebebasan pers.

Dalam buku tersebut, Pandjaitan menyarikan berbagai pidato Presiden SBY di banyak kesempatan bertemu dengan pers, mulai dari konferensi pers resmi di Istana Negara, saat ia berbicara di depan sejumlah tokoh pers Indonesia di Hari Pers Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Februari, hingga ketika berpidato saat menghadiri acara ulang tahun koran Rakyat Merdeka, surat kabar yang kerap mengkritiknya dengan bahasa lugas.

Padjaitan sendiri menyebut karangannya ini sebagai "nonang-nonang", kumpulan karangan yang menyebarluaskan kebaikan dan menabur optimisme.

Hinca Pandjaitan pernah dikenal luas sebagai ombudsman dalam perusahaan pers Jawa Pos dan anak-anak grupnya. Ia menjadi penengah bagi orang yang keberatan atas pemberitaan Jawa Pos dan menjamin hak-hak mereka untuk pemberitaan yang adil dipenuhi redaksi surat kabar yang terbit di Surabaya itu.

Hinca Pandjaitan juga getol memperjuangkan dijadikannya UU Nomor 40/1997, undang-undang tentang pers Indonesia, dijadikan lex specialis bagi pers Indonesia.

"Artinya bila terjadi masalah dalam mencari, menuliskan, hingga mempublikasikan berita, maka aturan perudangan yang dirujuk hanya UU tersebut, bukan KUHP atau KUHAP," tandas Hinca Pandjaitan yang juga pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia itu.
(KR-NVA/D009)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga