Rabu, 1 Oktober 2014

Kasus Hambalang ke penyidikan selambatnya pekan depan

Rabu, 18 Juli 2012 17:40 WIB | 2.845 Views
Kasus Hambalang ke penyidikan selambatnya pekan depan
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad ((ANTARA/Dhoni Setiawan))
Yang bisa saya pastikan, kasus Hambalang akan naik ke penyidikan paling lambat minggu depan
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan bahwa kasus korupsi Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang akan naik ke penyidikan paling lambat pekan depan.

"Yang bisa saya pastikan, kasus Hambalang akan naik ke penyidikan paling lambat minggu depan," kata Abraham di kantor KPK di Jakarta, Rabu.

Namun Abraham tidak menyebutkan siapa yang akan ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

"Tentang siapa tersangkanya saya belum tahu persis karena belum ada surat perintah penyidikannya (sprindik)," ungkap Abraham.

Kasus Hambalang akan naik ke penyidikan karena telah memenuhi syarat dua alat bukti.

"Bahwa kasus Hambalang akan naik ke penyidikan karena telah memenuhi dua alat bukti cukup," tambah Abraham.

Ia mengungkapkan bahwa bukti awal berasal dari pengadaan barang dan jasa.

Pada pemeriksaan Kamis (12/8) Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengungkapkan bahwa kontrak tahun jamak (KTJ) dalam proyek Hambalang baru dapat dilaksanakan bila sudah mendapat persetujuan dari menteri keuangan.

Artinya sebelum kontrak tahun jamak disetujui, tidak diperkenankan dibuat kontrak untuk hal-hal pengadaan barang dan jasa yang menjadi kesatuan dalam persetujuan kontrak tahun jamak.

Proyek Hambalang sendiri dimulai sejak 2003 saat masih berada di Direktorat Jenderal Olahraga Depdikbud dengan tujuan menambah fasilitas latihan olahraga selain Ragunan.

Pada periode 2004-2009, proyek tersebut dipindah ke Kemenpora dengan pengurusan sertifikat tanah Hambalang, studi geologi serta pembuatan master plan.

Pada 2009, anggaran pembangunan diusulkan menjadi sebesar Rp1,25 triliun, sedangkan pada 2010 kembali diminta penambahan kebutuhan anggaran menjadi Rp1,175 triliun melalui surat kontrak tahun jamak dari Kemenkeu.

Dari kebutuhan anggaran sebesar Rp1,175 triliun, hanya Rp275 miliar yang mendapat pengesahan. Jumlah itu berasal dari APBN 2010 sebesar Rp125 miliar dan tambahan Rp150 miliar melalui APBN-P 2010.

(D017)

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga