Jumat, 31 Oktober 2014

Ini dia hambat pelaksanaan MP3EI

| 4.471 Views
id Gubernur Frans Lebu Raya, NTT, hambatan mp3ei, sumber daya manusia, kepastian hukum, lahan, pendanaan
Ini dia hambat pelaksanaan MP3EI
Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya (FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf)
pendanaan, ketersediaan sumber daya manusia (tenaga teknik), dan masalah kepastian hukum atas lahan
Kupang (ANTARA News) - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya mengatakan ada tiga hal utama yang mengganjal pelaksanaan proyek Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk koridor lima khususnya di NTT.

"Tiga masalah utama itu adalah masalah pendanaan, ketersediaan sumber daya manusia (tenaga teknik), dan masalah kepastian hukum atas lahan pengembangan proyek MP3EI di wilayah ini," katanya di Kupang, Minggu, terkait kemajuan pelaksanaan proyek MP3EI di Koridor Bali-Nusa Tengggara, terutama industri pariwisata, peternakan dan perikanan.

Gubernur Lebu Raya mengatakan, di bidang ketenagaan teknis, pelaksanaan proyek MP3EI secara nasional juga mengalami hambatan serupa yaitu kekurangan sekitar 25 ribu insinyur untuk disebar ke seluruh Tanah Air untuk menangani proyek-proyek besar itu.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan Indonesia masih memerlukan tambahan 25 ribu insinyur dalam rangka pelaksanaan MP3EI hingga 2025.

"Kita masih kekurangan 25 ribu insinyur serta tenaga teknik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," kata Hatta, di Jakarta, Minggu.

Ia mengharapkan, generasi muda yang saat ini masih berada di bangku sekolah untuk terus melanjutkan pendidikan hingga ke tingkat perguruan tinggi.

"Jangan sampai putus sekolah, harus melanjutkan hingga sarjana karena kita kekurangan saat ini," kata alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.

Hatta juga mengharapkan generasi muda Indonesia untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan untuk mendukung kemajuan ekonomi Indonesia.

Di bidang pendanaan, kata Gubernur Lebu Raya akui masih ada kekurangan anggaran untuk melaksanakan proyek-proyek itu seperti sektor infrastruktur dalam program MP3EI ada 17 unit proyek yang harus mendapatkan prioritas sebagai provinsi kepulauan didukung infrastruktur transportasi.

Seperti pengembangan jalan seluas 16.010,15 km yang terdiri dari jalan negara 8,79 persen, jalan provinsi 10,85 persen dan jalan kabupaten 80,36 persen.

Untuk pelabuhan laut katanya, dalam 41 buah terdiri dari pelabuhan utama satu, pengumpul sembilan dan pengumpan 32 Bandara Udara 14 buah terdiri dari satu bandara pengumpul sekunder dan empat pengumpul tersier. dan sembilan unit terminal pengumpan.

Berikut terminal 20 buah yang terdiri dari, satu terminal tipe A, 15 terminal tipe B dan empat terminal tipe C dan sektor lainnya yang menelan anggaran mencapai Rp2,5 triliun.

"Dana sebesar itu diperoleh dari sharing antara BUMN, Swasta dan Pemerintah, dan saat ini sedang dalam proses tahapan awal di lapangan," katanya.

Dibidang parawisata, melalui program MP3EI berusaha mendorong wisata alam seperti taman nasional Komodo, danau tiga warna Kelimutu dan taman laut teluk Maumere, Riung 17 pulau di Ngada dan Pulau Kepa di Alor dan Pantai Nembrala di Rote Ndao.

Pada aspek wisata budaya terdapat atraksi pasola di Sumba, Jumat Agung di Larantuka Kabupaten Flores Timur, kampung adat dan kuburan Megalitik di Alor.

Potensi pengembangan sumber daya ini katanya sangat didukung pesisir dan laut dengan luas wilayah laut 200.000 Km2 dan panjang garis pantai 5.700 km. Berikut potensi perikanan tangkap sekitar 365,1 metrik ton/tahun, potensi budidaya laut sekitar 5.150 ha, potensi pengembangan tambak 35.455 Ha.

Namun soal pendanaan akan terus dialokasikan selama proyek itu berjalan hingga 2025, sehingga tidak perlu khawatir karena perencanaan pendanaannya bertahap.

Gubernur Lebu Raya mengatakan di bidang kepastian hukum atas tanah harus diakui masih menjadi kendala utama, berikut perizinan dan tata ruang wilayah lainnya.

Pelaksanaannya masih mengalami kendala klasik, seperti kepastian hak atas tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan dan pengembangan proyek MP3EI, perizinan, dan kualifikasi tata ruang wilayah," katanya.

Kementerian Koordinator Perekonomian sebelumnya mencatat baru 20 dari 84 proyek MP3EI yang dimulai pelaksanaannya pertengahan tahun ini. Sisanya masih mengalami kendala klasik, seperti rumitnya proses pengadaan tanah, perizinan, dan kualifikasi tata ruang wilayah.

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga