Jakarta (ANTARA News) - Keceriaan masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan selalu diciderai dengan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Tidak hanya sekali, kondisi ini selalu berulang dan bahkan dianggap lumrah. Padahal kenaikan harga menjelang Ramadan atau hari Raya Iedul Fitri sering tidak alamiah dan cenderung didesain pelaku usaha bermodal besar.

Alasan karena tingginya permintaan masyarakat sementara ketersediaan barang terbatas, bisa dipahami. Namun kalau sudah berulang tentu ada yang salah dalam sistem kendali harga.

Demikian pokok-pokok pendapat Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ir. Tadjuddin Noer Said, terkait kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan ini.

Kalau kita cermati, ada pola yang berulang. Satu minggu atau satu bulan sebelum Ramadan, biasanya produk yang dibutuhkan menghilang di pasar. Hal ini membuat masyarakat panik. Kepanikan ini seperti dibiarkan sehingga menimbulkan permintaan yang besar. Dalam situasi ketidakpastian ini, harga menjadi sulit dikendalikan.

“Sulit kita terima, ada produk yang dalam satu minggu mengalami kenaikan tiga kali. Ini apa artinya? Artinya pasar dibiarkan mempermainkan masyarakat”. Papar Tadjuddin.

Kondisi ini jelas membuatnya prihatin mengingat masyarakat kecil selalu akan menjadi korban akibat kondisi pasar yang tidak sehat ini. “Terbayang oleh kita bagaimana masyarakat yang sudah bekerja keras dan  berusaha mengumpulkan uang selama setahun, tiba-tiba uangnya menguap habis akibat kenaikan harga seperti ini”, tambahnya.

Kondisi ini menurut Tadjuddin diakibatkan tidak hanya prilaku tetapi juga struktur pasar yang cenderung dikuasai segelintir pelaku usaha. Nah, ketidakpastian harga dalam setiap menjelang Ramadan terjadi bukan semata pemerintah tidak mampu mengawasi melainkan juga strukturnya ini yang  belum sehat.

KPPU sendiri rutin mengkaji dan mengawasi harga-harga yang berlaku. Bagi KPPU, harga menjadi indikator bekerja atau tidaknya persaingan usaha yang sehat.

Jika permintaan tinggi suplai rendah, kenaikan harga akan berlangsung sesaat. Ketika permintaan tinggi, suplai akan mengalir dari berbagai arah. Sebaliknya jika harga tidak turun bahkan terus naik, pasti ada hambatan suplai yang secara sengaja diciptakan. “Inilah yang saya maksud dengan suplai yang direkayasa," Tegas Tadjuddin.

Untuk mengurangi terjadinya kartel usaha, memang diperlukan model penegakan hukum yang tegas. Jika tidak, pelaku usaha selalu berusaha mencari celah untuk mendapat keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat.

Selain itu konsumen dipaksa untuk membayar lebih mahal dari yang seharusnya. “Jika sudah bicara kebutuhan, orang akan membeli berapa pun harga yang ditetapkan” kata Tadjuddin.  

Campur tangan pemerintah mutlak diperlukan karena kenaikan harga setiap menjelang dan selama Ramadan, sudah sangat mengkhawatirkan.

Di tengah usaha pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakaat, kenaikan harga sebenarnya menjadi ancaman yang sama berbahayanya dengan kemiskinan itu sendiri.

“Jadi untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenaikan harga yang diakibatkan oleh praktek persaingan usaha yang sehat harus segera diantisipasi,” tuturnya.

Tadjuddin menilai pemerintah harus menggunakan wewenangnya untuk menstabilkan harga. Langkah tercepat dan terpraktis adalah mengembalikan peranan Bulog.

“Kenaikan harga tak terkendali terjadi karena tidak ada Buffer Stock yang dulu diperankan Bulog,” tambahnya.

Selain itu pemerintah harus tegas memastikan ketersediaan barang yang dimiliki swasta agar permainan harga tidak terus terjadi.

“Pemerintah bisa meminta swasta untuk menyampaikan stok yang dimiliki agar harga bisa dikendalikan melalui jumlah suplai yang tersedia," lanjut Tadjuddin yang menilai kartel sudah terjadi di semua lini usaha.

Tadjuddin mengimbau kalangan yang mampu agar menahan diri untuk tidak menimbun bahan-bahan kebutuhan.

“Kasihan mereka yang secara ekonomi lemah. Selain harga semakin mahal, bahan-bahan juga sulit didapat” ucapnya mengakhiri.

(advertorial)