Samarinda (ANTARA News) - Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, mengultimatum salah satu hotel di kota itu karena diduga mencemari lingkungan.

"Berdasarkan laporan BLH (Badan Lingkungan Hidup), telah terjadi pencemaran pemukiman warga terhadap aktivitas Hotel Radja, yakni adanya limbah oli yang masuk ke perumahan sehingga kami memberikan ultimatum kepada pengelola hotel itu untuk melakukan perbaikan," ungkap Wakil Walikota Samarinda, Nusyirwan Ismail, Senin.

Tumpahan oli mesin generator hotel itu, menurut Nusyirwan, telah mencemari lingkungan warga di RT 10 gang 10 Kelurahan Pelabuhan.

"Hal ini tentunya menjadi perhatian Pemerintah Kota Samarinda sebab dampak yang diterima warga atas pencemaran oli itu harus ada kompensasi dari pihak hotel," kata Nusyirwan.

Pemerintah Kota Samarinda memberi batas waktu selama satu bulan kepada manajemen hotel untuk membuat IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) sesuai standar berlaku serta menyelesaikan dan bertanggungjawab atas pencemaran tersebut.

"Kami memberi batas waktu hingga 12 Agustus 2012 kepada pengelola hotel itu untuk menyelesaikan pencemaran tersebut baik kompensasi kepada masyarakat maupun kewajibannya membuat IPAL.  Jika tidak ada inisiatif maka kami tidak akan segan-segan menghentikan sementara operasional hotel itu," ancam Nusyirwan Ismail.

Langkah ini, kata Nusyirwan Ismail, sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) di mana terbuka opsi pemberhentian sementara operasional hotel jika dampak yang ditimbulkan berdasarkan fakta dan telah diverifiikasi oleh BLH.

"Jadi jangan salahkan pemerintah jika ada sanksi yang nantinya mengarah ke sana karena kami tidak segan-segan untuk menindak pihak atau perusahaan swasta yang melakukan tindakan yang berdampak pada kerusakan lingkungan apalagi merugikan masyarakat," kata Nusyirwan.

Nusyirwan berharap semua perusahaan khususnya pengelola hotel itu mematuhi aturan terkait lingkungan.

"Kami tetap menginginkan adanya etika dari manajemen hotel terhadap aturan pemerintah khususnya mengenai lingkungan karena untuk masalah lingkungan, tidak ada yang diistimewakan dan siapapun yang melanggar akan ditindak," kata Nusyirwan.

(A053/S023)