Minggu, 21 September 2014

Pemkab Pamekasan diminta terapkan zona bebas korupsi

Senin, 23 Juli 2012 20:11 WIB | 1.692 Views
Pamekasan (ANTARA News) - Institut Kajian dan Pengawasan Pengadaan Indonesia meminta Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menerapkan zona bebas korupsi dalam proses lelang pengadaan barang.

"Gagasan zona bebas korupsi ini kami sampaikan agar berbagai jenis kegiatan pembangunan di Pamekasan bebas dari praktik menyimpang," kata Ditektur IKPPI Agus Kasianto, Senin.

Agus menjelaskan, zona bebas korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pamekasan bisa dilakukan dengan cara menerapkan sistem transparansi, mengumumkan semua paket pengadaaan barang dan tidak ada pungutan bagi pemenang tender.

Gagasan ini, kata dia, pernah didiskusikan dengan pejabat berwenang di lingkungan pemkab, tapi mereka belum bersedia menerapkan zona bebas korupsi tersebut, karena tradisi memberikan uang tanda terima kasih di sebagian oknum pejabat sudah biasa.

"Jika zona bebas korupsi di setiap proses tender proyek di Pamekasan bisa dilaksanakan, saya memiliki keyakinan kualitas proyek akan lebih baik," kata Agus Kasianto.

Banyaknya pembangunan proyek yang cepat rusak di Pamekasan, baik berupa sarana jalan perkantoran, pembangunan lumbung padi, salah satu penyebabnya karena proses tender pemenangan yang kurang transparan.

"Oleh karena itu, IKPPI mendorong proses tender di Pamekasan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak ada praktik menyimpang," katanya.

Direktur IKPPI Agus Kasianto menyatakan, pihaknya telah mengirim surat terbuka kepada Bagian Pembangunan Pemkab Pamekasan agar cara-cara yang tidak sehat dihindari.

"Dalam surat itu kami mengajak instansi pimpinan proyek di masing-masing SKPD tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Agus yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Kontraktor Listrik´┐ŻNasional Pamekasan itu.(ZIZ/N002)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga