Kamis, 2 Oktober 2014

Perbanas berharap pembahasan RUU Perbankan dilakukan mendalam

Rabu, 25 Juli 2012 23:55 WIB | 2.326 Views
Perbanas berharap pembahasan RUU Perbankan dilakukan mendalam
Ketua Perbanas Sigit Pramono. (FOTO. ANTARA)
Jadi, revisi UU Perbankan ini sebaiknya merupakan suatu pemikiran dan perumusan baru yang menggambarkan mimpi, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia
Jakarta, 25/7 (ANTARA) - Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) meminta agar pembahasan terhadap RUU Perbankan dilakukan secara mendalam dan tidak tergesa-gesa serta melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

"Perlu dihindari inkonsistensi dengan UU lain seperti UU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan lainnya," kata Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono dalam seminar Revisi UU Perbankan: Sekedar Tambal Sulam atau Perumusan Ulang di Jakarta, Rabu.

Menurut Sigit pelibatan pihak-pihak yang berkepentingan itu misalnya didasari dengan adanya Pasal 49 UU tentang OJK yang telah mengalihkan kewenangan terkait perbankan menjadi kewenangan OJK.

Sigit menegaskan perlu dihindari inkonsistensi dengan UU lainnya, seperti UU OJK, UU tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), termasuk juga Peraturan Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fatwa Mahkamah Agung (MA), maupun UU Perlindungan Konsumen.

Selain itu, Sigit juga mengimbau agar UU Perbankan yang baru juga memberi kejelasan mengenai struktur dan jenis bank di Indonesia.

"Dengan kejelasan struktur dab jenis-jenis bank, maka penyusunan RUU Perbankan akan lebih mendasar dalam hal aturan tingkat perijinan usaha perbankan, dan jenis-jenis bank termasuk juga peranan dari bank perkreditan rakyat atau bank khusus lainnya," kata Sigit

Menurut dia dengan hal itu kepastian hukum dapat tercapai, khususnya yang menyangkut ketentuan rahasia bank, ketentuan benturan kepentingan, ketentuan "multi-licensing", ketentuan terkait dengan sanksi dan pidana serta ketentuan penyelesaian sengketa nasabah dan bank.

"Jadi, revisi UU Perbankan ini sebaiknya merupakan suatu pemikiran dan perumusan baru yang menggambarkan mimpi, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia dalam mengembangkan perbankan nasional yang menyejahterakan bangsa," katanya.

Sementara itu Anggota Komisi XI DPR Nusron Wahid mengakui ada pembahasan RUU Perbankan yang merupakan RUU usul inisiatif DPR. Namun pembahasan RUU yang nantinya merupakan revisi terhadap UU Perbankan yang ada saat ini, sifatnya masih sangat awal.

"Ibaratnya RUU yang diajukan pemerintah melalui Menteri Keuangan, RUU ini baru pembahasan di tingkat Kemenkeu, belum sampai ke Kemenkumham, jadi masih jauh untuk dapat resmi menjadi RUU usul inisiatif," katanya.

(SDP-56/A039)

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga