Minggu, 26 Oktober 2014

Harga naik akibat kartelisasi di hulu dan hilir

| 2.048 Views
id persaingan sehat, persaingan usaha, usaha sehat
Harga naik akibat kartelisasi di hulu dan hilir
Aria Bima (ANTARA)
Jakarta (ANTARA News) - “Kenaikan harga menjelang Ramadan sudah sangat liar dan cenderung terjadi kartelisasi dari hulu sampai hilir," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menanggapi pernyataan Ketua KPPU Tadjuddin Noer Said tentang kenaikan harga yang tak terkendali pada dua pekan terakhir ini.

Politisi PDIP ini menyesalkan langkah pemerintah yang tidak berdaya menghadapi kondisi ini.

“Saya tidak melihat ada langkah nyata dari pemerintah terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat yang cenderung liar. Anda bayangkan dalam satu hari harga bisa naik berkali-kali. Kalau pemerintah turun tangan mana ada harga naik seliar ini," katanya.

Menurutnya, kenaikan harga sebenarnya bisa diprediksi jauh-jauh hari karena Ramadan datang setiap tahun, apalagi pelaku usahanya juga itu-itu juga.

“Kan sebenarnya gampang. Presiden tinggal panggil saja para pengusahanya. Mau nggak menurunkan harga? Saya yakin kalau sudah dipanggil, harga pasti turun,” jelas Aria berapi-api.

Dia juga menilai program inspeksi mendadak (sidak) atau Operasi Pasar yang kerap dilakukan pemerintah tidak berpengaruh apa-apa. Operasi pasar memang bagus, tapi sering tidak tepat sasaran.

“Saya pernah melihat Bulog menitipkan berasnya untuk menjual beras murah pada para pedagang. Nah ini kan nggak benar," paparnya.

Aria menengarai ada kartel di balik kenaikan harga pada setiap Ramadan itu. Dan kartelisasi ini terjadi dari hulu sampai hilir.

Di hulu, harga-harga ditetapkan oleh para produsen, sementara di tingkat distribusi, mereka masih mengendalikan harga yang sangat merugikan konsumen.

Oleh karea itu, lngkah KPPU untuk ikut memantau harga dinilai tepat oleh Aria, karena kartel memang domainnya KPPU. KPPU tahu banyak pola-pola kartel.

“Publik sering tidak sadar bahwa harga yang terjadi di pasar bukan semata-mata harga persaingan, melainkan harga yang ditentukan melalui kartel,” jelasnya.

KPPU secara intensif mengkaji harga mata dagangan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jika ada kebijakan pemerintah yang mendorong praktik monopoli, KPPU memberikan saran dan pertimbangan agar regulasi diubah atau dicabut.

Tidak hanya regulasi pusat, regulasi pemerintah daerah pun sering dinilai antipersaingan.

"Kartelisasi tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga di daerah," kata Aria.

Jika kenaikan harga pada setiap Ramadan disebabkan oleh kartel, politisi asal Jawa Tengah ini meminta pemerintah serius melindungi konsumen dari ketidakpastian harga. Ini adalah bagian dari tugas negara sesuai Mukadimah UUD 1945.

Karena itu ia meminta Bulog kembali diberi wewenang.

“Jika memang negara melalui Bulog harus melakukan kebijakan monopoli untuk barang-barang kebutuhan masyarakat, saya kira tidak masalah. Sebab fungsi Bulog sebagai buffer stock sangat membantu pengendalian harga di pasar," kata Aria lagi.

Kekhawatiran banyak pihak terhadap kenaikan harga seperti lingkaran setan. Alasan tingginya permintaan sementara suplai terbatas menjadi alasan yang seolah biasa dan wajar. Solusi yang ditawarkan juga terkesan jalan pintas, misalnya meminta masyarakat mengurangi konsumsi barang kebutuhan.

Solusi ini jelas bukan tanpa masalah.

Dalam situasi seperti ini idealnya negara campur tangan dengan cepat agar harga tidak bergerak liar. Faktanya, ketika negara dilarang melakukan monopoli, justru pelaku usaha yang melakukannya, sedangkan masyarakat selalu menjadi korban.

“Saat ini menurut saya lebih baik negara yang melakukan monopoli, daripada pelaku usaha. Kalau negara yang monopoli kan masih gampang kita awasi,” tegasnya.

Aria juga meminta wewenang KPPU diperkuat sehingga mempermudah langkah menghalau kartel. “Untuk bisa menghalau kartelisasi, KPPU harus memiliki wewenang yang besar,” pesannya menutup perbincangan.

(ANTARA)

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga