Mataram (ANTARA News) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mendorong peningkatan fungsi kehumasan di daerah, melalui pemberitaan yang menunjang kemajuan pembangunan.

"Fungsi kehumasan di daerah harus terus didorong agar mampu memberi pencerahan bagi masyarakat, selain fungsi pendidikan dan peningkatan wawasan kebangsaan," kata Direktur Pengelolaan Media Publik (PMP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemkominfo Drs Sadjan, saat berdialog dengan Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), di Mataram, Jumat.

Pada dialog itu, Sekwan DPRD NTB Rahmat Rajendi, didampingi sejumlah kepala bagian di Sekretariat DPRD NTB.

Dialog itu merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Public Service Obligation (PSO) Bidang Pers, di gedung DPRD NTB.

Selain Sadjan, Tim Monev PSO Bidang Pers lainnya yakni Sumiati yang juga dari Kemkominfo, dan dua pejabat Kantor Berita ANTARA yakni Bambang Purwanto (Kepala Divisi Internasional dan Ekonomi/Wakil Pemimpin Pelaksana Redaksi ) dan Erafzon Saptiyulda (Manager Pemberitaan Daerah).

DPRD NTB merupakan salah satu lembaga mitra Kantor Berita ANTARA, sekaligus pelanggan layanan berita dan produk Warta Perundangan Undangan (WPU) yang diterbitkan ANTARA.

Sadjan mengatakan, Kemkominfo menggandeng ANTARA untuk memberitakan berbagai aspek pembangunan yang makin mencirikan pembangunan yang selalu memberdayakan masyarakat.

Karena itu, ANTARA pun harus bermitra dengan humas berbagai instansi di pusat maupun daerah, agar semakin memberi pencerahan bagi masyarakat, meningkatkan pengetahuan dan wawasan kebangsaan, dan kemajuan di sektor pendidikan.

"Informasi adalah hak masyarakat sehingga harus ada upaya peningkatan komunikasi yang dibangun sedemikian rupa agar masyarakat makin termotivasi untuk ikut membangun negeri ini," ujarnya.

Ia berharap DPRD NTB dan instusi lainnya ikut memberi warna konten berita agar tersedia berita-berita pencerahan dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui media nasional, humas di daerah dapat berkontribusi positif hingga tercipta komunikasi yang solid, untuk kemajuan bangsa dan negara.

"Melalui ANTARA, berbagai institusi dapat `sharing` informasi demi kemajuan pembangunan nasional dan daerah. NTB misalnya dapat mempromosikan potensi pembangunan di daerah lain melalui pemberitaan ANTARA, atau sebaliknya daerah lain promosikan potensinya di NTB," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Sekwan DPRD NTB Rahmat Rajendi, mengapresiasi peran ANTARA dalam berbagai pemberitaan terkait DPRD NTB, baik kegiatan dalam daerah maupun luar daerah.

Menurut Rajendi, Kantor Berita ANTARA telah banyak berperan dalam menginformasikan proses pembangunan, potensi daerah NTB, dan hal lainnya yang menunjang kemajuan pembangunan.

"Jika memungkinkan ANTARA harus terus menyediakan berita-berita pembangunan, dan membantu mempromosikan potensi pariwisata NTB di level nasional dan internasional," ujarnya.

Usai berkunjung ke DPRD NTB, Tim Monev PSO Bidang Pers itu berkunjung ke stasiun radio Rinjani Permai (Riper) Mataram, dan berdialog dengan pengelola radio yang sudah menjadi mitra Kantor Berita ANTARA sejak belasan tahun itu.
(ANT)