Medan (ANTARA News) - Pembebasan bea masuk (BM) kedelai, memperbanyak impor serta memberikan subsidi harga bukan merupakan cara tepat jangka panjang untuk mengatasi permasalahan kesulitan pengrajin tempe dan tahu dalam negeri.

"Justru itu akan membebani pemerintah sendiri karena selain tetap sangat tergantung dengan impor juga mengurangi pendapatan dari BM hingga beban subsidi. Harusnya yang dilakukan adalah mempercepat swasembada dan menjaga harga jual petani," kata pengamat ekonomi Sumut, Jhon Tafbu Ritonga, di Medan, Sabtu.

Mempercepat swasembada kedelai bisa dilakukan pemerintah dengan merangsang petani bertanam komoditas itu mulai dari pemberian benih gatis, pembinaan cara bertanam baik dan benar hingga menjaga kestabilan harga.

Swasembada juga bisa dicapai dengan mengharuskan perusahaan swasta bermitra dengan petani bahkan mewajibkan perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yakni PT.Perkebunan Nusantara bertanam kedelai.

Kepala Sub Bidang Program Dinas Pertanian Sumut, Lusiantini, mengakui kebutuhan kedelai Sumut tidak mampu dipenuhi petani lokal yang bahkan mengalami penurunan luas panen dan produksi

Produksi kacang kedelai Sumut pada angka ramalan (ARAM) I 2012 menurun tajam atau tinggal 6.694 ton dari angka tetap (ATAP) 2011 yang sudah mencapai 11.426 ton. Penurunan produksi itu dipicu menurunnya luas panen kedelai pada ARAM I tahun ini yang hanya 6.463 hektar dari ATAP 2011 yang sudah seluas 11.413 hektar.

"Penurunan luas panen yang cukup besar itu yang membuat produksi anjlok, walau-pun secara produktivitas, tanaman kedelai petani tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun lalu. Produktivitas kedelai petani Sumut tahun ini sebesar 10,36 kuintal per hektar dari 2011 yang sebesar 10,01 kuintal per hektar," katanya.

Dengan penurunan produksi, kata dia, tidak heran kalau volume impor kedelai Sumut naik terus.

(ANT)