Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa memastikan industri pertambangan yang melakukan hilirisasi dengan membangun industri peleburan tidak akan dikenai kewajiban membayar royalti.

"Kita katakan tidak, hilirisasi intinya merangsang dan memberikan insentif. Selama ini investor khawatir apakah disitu juga kena," katanya usai rapat koordinasi di Jakarta, Selasa.

Hatta menjelaskan pula bahwa pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian, akan membuat peta jalan pengembangan industri hilir.

Ia menambahkan, perusahaan pertambangan yang telah membangun infrastruktur pengolahan bahan mineral tidak akan terkena kewajiban untuk melakukan divestasi saham kepada pemerintah.

Namun Hatta menegaskan bahwa kebijakan bea keluar mineral sebesar 20 persen akan tetap diberlakukan, sebelum implementasi Undang Undang Minerba yang mewajibkan semua barang tambang harus diolah di dalam negeri mulai 2014.

"Setelah itu baru hilirisasi, tidak boleh diekspor. Semua harus diproses di dalam. Seberapa besar tahapan prosesnya, ditentukan Kementerian Perindustrian secara bertahap," ujarnya.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan belum mau mengungkapkan bentuk insentif lain untuk mendukung pengembangan industri yang terkait sumber daya alam tak terbarukan karena pilihan insentif tersebut sangat terbatas.

Dia lebih memilih untuk memberikan dukungan insentif kepada investasi yang bergerak pada sumber daya alam terbarukan seperti energi geothermal.

"Nanti ada investment allowance, ada tax allowance, kita siapkan tapi yang lebih kepada renewable resources, kalau yang nonrenewable lebih terbatas," katanya.

(S034)