Sabtu, 1 November 2014

Presiden diminta turun tangan dalam kasus Korlantas

| 2.102 Views
id korupsi polri, korupsi sim, peran presiden sby, anggota icw, Tama Satya Langkun
Peran Presiden sangat penting dalam membantu penuntasan kasus dugaan korupsi pengadaan simulasi kemudi mobil dan motor (driving simulator) di Korlantas dengan tersangka mantan Kepala Korlantas, DS,"
Jakarta (ANTARA News) - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono diminta turun tangan terkait adanya penghadangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi saat mencari barang bukti di Gedung Korps Lalu Lintas Mabes Polri.

"Peran Presiden sangat penting dalam membantu penuntasan kasus dugaan korupsi pengadaan simulasi kemudi mobil dan motor (driving simulator) di Korlantas dengan tersangka mantan Kepala Korlantas, DS," kata peneliti ICW, Tama Satya Langkun saat jumpa pers di Kantor ICW, Jakarta, Selasa.

Ia menduga kepolisian berusaha menahan barang bukti yang akan diamankan KPK, tetapi kepolisian juga tidak dapat mengambil alih kasus itu dari KPK.

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar juga meminta presiden campur tangan untuk menindak tegas aparat yang terbukti bersalah.

"Tidak cukup dibongkar secara hukum, presiden harus turun tangan mencopot oknum yang terlibat, tidak pantas jadi polisi," kata purnawirawan polisi itu.

Menurut Bambang, penghalangan aparat kepolisian saat penggeledahan oleh KPK menunjukkan arogansi yang besar dalam tubuh institusi tersebut.

"Polisi memiliki wewenang yang sangat besar tetapi digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan. Kalau ini tidak dievaluasi, maka akan terus berulang. Tindakan arogansi polisi akan melahirkan cicak versus buaya jilid II," kata Bambang.

Ia menjelaskan, keberadaan institusi Polisi yang dibawah langsung membuat polisi merasa memiliki kewenangan dan kekuatan yang besar, sehingga mereka merasa mampu menahan penyidik KPK.

Bambang juga berpendapat bahwa institusi polisi harus diawasi secara independen karena selama ini pengawasan terhadap kinerja kepolisian masih kurang.

"Perlu dibentuk lembaga independen untuk melakukan pengawasan institusi polri dan melakukan penindakan bagi aparat polisi yang menyimpang. Pejabatnya bukan berasal dari kepolisian, tapi independen," ucap Bambang.

Sementara Direktur YLBHI, Alvon Kurnia Palma menyatakan turut campurnya presiden dalam kasus tersebut diperlukan agar tidak terjadi sengketa antarlembaga negara.

"Jangan sampai ada kriminalisasi masing-masing aparat hukum," tuturnya.

(S037/C004)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga