Sabtu, 1 November 2014

Pembahasan jaminan pensiun pekerja belum sentuh substansi

| 2.000 Views
id jamsostek, direktur kepesertaan jamsoste, ahmad anshori
Pembahasan jaminan pensiun pekerja belum sentuh substansi
PT Jamsostek (ANTARANEWS/istimewa)
Kemungkinan itu hanya terjadi pada pegawai BUMN, BUMND, pegawai perusahaan swasta nasional dan multinasional,"
Jakarta (ANTARA News) - Pembahasan Jaminan Pensiun pada program jaminan sosial nasional masih samar-samar dan belum menukik pada substansi, seperti besaran premi dan besaran uang pensiun, serta manfaat lain yang diterima pekerja.

Direktur Kepesertaan PT Jamsostek Ahmad Anshori di diskusi serial Jamsostek Journalists Club di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pembahasan masih pada tahap pilihan sistem seperti manfaat pasti dan iuran pasti.

Kondisi itu juga tercermin pada kepedulian masyarakat (pekerja) yang juga masih relatif rendah pada program pensiun. "Pekerja baru peduli setelah mendekat pensiun, berapa besaran pensiun yang akan di dapat, atau menyesal karena tidak ikut program pensiun," kata Anshori.

Dijelaskannya, seharusnya sejak awal pekerja harus peduli pada program ini karena setiap pekerja pasti akan tua dan pensiun dari pekerjaannya.

Persiapan masa pensiun merupakan persiapan masa depan yang harus dipikirkan sejak pekerja mulai bekerja di suatu perusahaan.

Peraturan perundangan menyatakan pekerja yang bekerja selama 15 tahun berhak mendapat uang pensiun perbulan melaui mekanisme Jaminan Pensiun yang akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai 1 Juli 2015.

Jika tidak bermasa kerja 15 tahun atau tidak membayar premi selama 15 tahun maka jaminan pensiunnya akan diberikan sekaligus, bukan perbulan.

Permasalahannya, kata Anshori, dengan sistem kerja dimana praktik sistem kontrak dan alih daya (outsourcing) yang terjadi saat ini, cukup sulit bagi pekerja untuk bisa bekerja selama 15 tahun di satu perusahaan.

"Kemungkinan itu hanya terjadi pada pegawai BUMN, BUMND, pegawai perusahaan swasta nasional dan multinasional," kata Anshori. Pada perusahaan di luar itu kemungkinan pekerja akan berpindah-pindah karena masa kontrak sudah selesai.

Kondisi ketenagakerjaan seperti ini membuat sistem jaminan pensiun yang diamanatkan UU SJSN dan UU BPJS kemungkinan sulit tercapai, dimana pekerja mendapat uang pensiun setiap bulan.

Karena itu pembenahan sistem kerja, kata Anshori, hendaknya menjadi bagian dari pelaksanaan Jaminan Pensun yang akn diberlakukan nanti.

Karena itu, dia menilai sudah saatnya semua pihak terkait duduk bersama membahas masalah substansi yang relatif peka, termasuk besaran iuran (premi) yang harus dibayar pengusaha dan pekerja. "Jika tidak dimulai sekarang maka pembahasan tidak akan pernah maju, yakni hanya membahas masalah dipermukaan, seperti konsep dan sistem Jaminan Pensiun," ujarnya.

Tampil sebagai pembicara pada diskusi tersebut Ketum Asosiasi Dana Pensiun Indonesia Djoni Rolindrawan dan aktuari PT Jamsostek Pramudya. Diskusi serial itu adalah diskusi ketiga dari empat diskusi yang diselenggarakan Jamsostek Journalists Club.
(E007/Z002)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga