Kamis, 31 Juli 2014

Asosiasi minta jaminan pensiun bersifat sukarela

Rabu, 1 Agustus 2012 22:34 WIB | 3.021 Views
Logo Jamsostek (ANTARA/Catur)
Jakarta (ANTARA News) - Asosiasi Dana Pensiun Indonesia mengusulkan agar program Jaminan Pensiun yang akan diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dilaksanakan secara sukarela atau tidak wajib.

Ketua Umum Asosiasi Dana Pensiun Indonesia Djoni Rolindrawan pada diskusi serial Jamsostek Journalists Club di Jakarta, Rabu, mengatakan, kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam UU BPJS hendaknya berlaku pada perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan pensiun yang ada saat ini.

Saat ini terdapat 2,981 juta pekerja yang menjadi peserta jaminan pensiun di 270 lembaga pensiun yang diselenggarakan perusahaan maupun oleh lembaga keuangan dengan total aset yang terhimpun sekitar Rp141,28 triliun.

Berdasarkan data tersebut, Djoni menilai program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015 nanti hendaknya berjalan paralel dengan program jaminan pensiun yang sudah ada.

Dia berdalih pangsa pasarnya masih cukup besar karena masih terdapat sekitar 100 juta pekerja yang belum ikut Jaminan Pensiun yang bisa digarap oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Yang menjadi permasalahan dan tidak terjawab pada diskusi serial tersebut adalah pertanyaan dari peserta bahwa jika menilik program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek.

Program JPK juga tidak wajib bagi perusahaan yang sudah memberi pelayanan kesehatan yang lebih baik, tetapi kenyataannya pesertanya hanya sekitar 2,3 juta dari sekitar 10,8 juta pekerja yang aktif membayar iuran.

Dikhawatirkan kepesertaan program Jaminan Pensiun akan seperti program JPK Jamsostek juga.

Djoni pada bagian lain menyatakan pemerintah dan DPR perlu duduk bersama untuk mengharmoniskan sekitar tujuh peraturan perundangan yang terkait dengan Jaminan Penisun.

Sebagai contoh, pada UU 11/1992 tentang Dana Pensiun dikatakan program pensiun bersifat sukarela tetapi pada UU BPJS bersifat wajib bagi seluruh pekerja.

Di sisi lain, UU BPJS tidak menggantikan UU No.11/1992 sehingga setiap orang bisa menjadikan UU No.11/1992 sebagai acuan.

Tampil juga sebagai pembicara pada diskusi tersebut aktuari PT Jamsostek Pramudya. Diskusi serial itu adalah diskusi ketiga dari empat diskusi yang diselenggarakan Jamsostek Journalists Club.
(E007/Z002)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Terpopuler
Baca Juga