Kamis, 23 Oktober 2014

Presiden: banyak kaum makelar tanah menghambat pembangunan

| 1.903 Views
id pembebasan tanah, makelar tanah, pembangunan terhambat, safari ramadan sby,
Presiden: banyak kaum makelar tanah menghambat pembangunan
Sejumlah warga Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, membentangkan poster saat berunjukrasa di DPRD Kabupaten Brebes, Jateng, Senin (17/1). Mereka menuntut pembebasan tanah di areal tambak seluas 63 hektar milik 93 warga, yang diduga diambil oleh salah satu pejabat karena akte tanah tersebut palsu. (ANTARA/Oky Lukmansyah)
...mana kala ada masalah selesaikan dengan baik, rakyat tidak dirugikan."
Banten (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperingatkan semua pihak untuk tidak menarik keuntungan pribadi dari pembebasan tanah bagi proyek pembangunan fasilitas publik termasuk menjadi perantara sehingga menghambat pembangunan proyek yang dibutuhkan masyarakat.

"Banyak kaum makelar yang menghambat, saya berharap kita tidak tertinggal dari negara lain, kita bisa seperti itu maka pembebasan tanah sukseskan bersama-sama," kata Presiden dalam keterangan pers usia rapat koordinasi bidang perhubungan dan pekerjaan umum di Kantor Pusat PT Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Kamis sore.

Kepala Negara juga mengajak masyarakat dan semua pihak memudahkan proses pembebasan tanah bagi pembangunan fasilitas umum bila memang rakyat tidak dirugikan dan mendapat ganti rugi yang wajar.

"Saya mengajak semua pihak untuk kepentingan umum, rakyat tidak dirugikan maka mestinya didukung, saya ajak juga pemerintah daerah, termasuk BUMN juga, mana kala ada masalah selesaikan dengan baik, rakyat tidak dirugikan," kata Presiden.

Mengenai perkembangan proyek pembangunan fasilitas umum di sejumlah daerah, Kepala Negara mengatakan dari laporan Menteri Perhubungan dan juga Menteri Pekerjaan Umum, kendala yang dihadapi di masing-masing daerah berbeda.

"Juga dibahas perihal pembebasan lahan, kita banyak sekali merugi, pada tahun ini anggaran tersedia, APBN, APBD maupun swasta tapi terhambat karena tidak mudah membebaskan tanah, kita sudah punya Undang-Undang, Perpres sudah final, piranti lunak ada aturannya, semua itu bisa tidak selesaikan masalah ketika pembebasan lahan tidak berjalan efektif," kata Presiden.

Karena itu Presiden menegaskan semua pihak harus terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Rangkaian Safari Ramadan Presiden sebelumnya mengunjungi dan melakukan rapat koordinasi bidang hukum di Kejaksaan Agung, bidang pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional dan bidang kesehatan di Kementerian Kesehatan. (P008/N002)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga