Jumat, 19 Desember 2014

Presiden: perizinan tambang bermasalah akan ditertibkan

| 2.191 Views
id perda pengelolaan tambang, izin tambang, pembetulan tambang, presiden yudhoyono
Presiden: perizinan tambang bermasalah akan ditertibkan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (FOTO ANTARA)
Saya sudah mengambil keputusan beberapa hari yang lalu, akan kita tertibkan, saya akan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada gubernur, sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku untuk menertibkan segalanya,"
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintah akan menertibkan prosedur dan tata cara pemberian izin pertambangan sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Dalam keterangan pers usai rapat koordinasi bidang energi di Jakarta, Selasa, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah pusat akan memberikan kewenangan yang cukup bagi gubernur untuk menertibkan izin-izin pertambangan bermasalah yang berada di masing-masing kabupaten atau kota dalam provinsi tersebut.

"Saya sudah mengambil keputusan beberapa hari yang lalu, akan kita tertibkan, saya akan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada gubernur, sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku untuk menertibkan segalanya. Kalau tidak tertib, ya, kita tegakkan aturan, baik administrasi, kalau itu urusan administrasi, kalau masuk hukum, ya, hukum," kata Presiden.

Kepala Negara mengatakan bahwa belakangan ini pada era reformasi banyak dikeluarkan izin-izin pertambangan oleh bupati atau wali kota yang belakangan kemudian menjadi masalah.

"Terus terang kita menyaksikan banyak masalah yang terjadi pada era reformasi ini. Contohnya adalah izin usaha pertambangan, yang ini berada di tangan bupati/wali kota, banyak sekali izin-izin yang bermasalah, ribuan, bukan hanya ratusan, kita terus benahi dan ini tidak bagus karena menghambat investasi, merusak segalanya, kadang-kadang ganti bupati ganti izin, ini bom waktu semuanya," papar Presiden.

Presiden menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai upaya untuk mengamankan negara dari manajemen negatif akibat salah urus sehingga pada masa mendatang tidak akan terjadi lagi.

Selain itu, Presiden mengatakan bahwa pemerintah juga mendorong dilakukannya hilirisasi ekspor pertambangan sehingga memiliki nilai jual lebih dan menguntungkan negara.

Kepala Negara juga mengatakan bahwa Kementerian ESDM saat ini melakukan sejumlah renegosiasi kontrak karya yang dibuat pada masa lalu yang dinilai merugikan negara.
(P008*M041*K007/D007)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga