Selasa, 21 Oktober 2014

MK wajibkan perusahaan ikut SJSN

| 1.819 Views
id mahkamah konstitusi, sjsn, jaminan sosial, perusahaan
MK wajibkan perusahaan ikut SJSN
Ilustrasi sidang Mahkamah Konstitusi (FOTO ANTARA/Prasetyo Utomo)
Sudah seharusnya negara memberikan jaminan ditegakannya kewajiban itu agar hak-hak pekerja terpenuhi
Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pengujian Pasal 4 ayat (1) UU No 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Jaminan Nasional (SJSN).

Mahkamah menyatakan kedua pasal yang mengatur kewajban kepesertaan jaminan sosial itu dinyatakan konstitusional bersyarat yakni setiap perusahaan dan pekerjanya wajib mengikuti program jaminan sosial (jamsos) dan pekerjanya berhak mendaftarkan diri sebagai peserta jamsos jika perusahaan tidak mendaftarkan.

"Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek harus dibaca, `Program Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan pekerja berhak mendaftarkan diri sebagai peserta program jamsos atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak mendaftarkannya pada penyelenggara jamsos`," kata Ketua Majelis Mahfud MD, saat membacakan putusan di jAKARTA, Rabu.

Sedangkan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN harus dibaca, "Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jamsos yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jamsos atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial".

Dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan, meski kedua pasal itu sudah secara tegas mewajibkan perusahaan untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jamsos dengan membayar iuran, namun kewajiban kepesertaan jamsos itu belum menjamin hak-hak pekerja atas jamsos ketika perusahaan tidak mendaftarkan diri dan pekerjanya dalam program jamsos.

"UU itu memberi kewajiban perusahaan mengikuti kepesertaan jamsos disertai sanksi pidana jika dilanggar, tetapi masih banyak perusahaan yang enggan melakukannya, sehingga banyak pekerja yang kehilangan hak-haknya atas jamsos yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh," kata Hakim Konstitusi Akil Mochtar, saat membacakan pertimbangannya.

Akil mengatakan perlindungan, pemajuan, penegakan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah sesuai Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

"Sudah seharusnya negara memberikan jaminan ditegakannya kewajiban itu agar hak-hak pekerja terpenuhi," katanya.

Permohonan pengujian Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN ini diajukan oleh M Komaruddin (Ketua ISBI), M Hafidz, dan Yuliyanti (karyawan PT Megah Buana). Pasal itu mengatur kewajiban pemberi kerja untuk mengikutsertakan jaminan sosial bagi pekerja/buruhnya.

Menurut pemohon, faktanya banyak perusahaan atau pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan pekerja/buruhnya mendapatkan manfaat program jaminan sosial, seperti kecelakaan kerja, kesehatan, pensiun, hari tua, dan kematian. Hal ini dinilai merugikan hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (3) UUD 1945.

Para pemohon meminta agar kedua pasal dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) UU 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan program jamsos wajib dilakukan setiap pemberi kerja, buruhnya sebagai peserta jamsos dan sebaliknya setiap buruh berhak untuk mendaftarkan dirinya, pemberi kerja sebagai peserta jamsos.
(*)

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga