Kamis, 31 Juli 2014

Polri-KPK diminta hindari "perang" di media

Kamis, 9 Agustus 2012 20:21 WIB | 2.512 Views
Padang (ANTARA News) - Anggota Komisi XI DPR RI Mohammad Ichlas El Qudsi mengingatkan jajaran penegak hukum baik kepolisian maupun Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) agar menghindari "perang" di media massa.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyampaikan hal tersebut di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis, ketika dimintai tanggapannya sekaitan perkembangan tarik ulurnya penanganan kasus dugaan korupsi smulator SIM antara KPK dan Polri.

Menurut dia, apabila kedua institusi penegak hukum itu melakukan publisitas berlebihan akan menimbulkan kesan "berperang" melalui media massa.

"Penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum petinggi Polri itu harus berjalan sesuai relnya, artinya sesuai dengan SOP-nya," katanya.

Selain itu, satu sama lain juga harus saling berpikiran positif, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk kepentingan bangsa.

"Pimpinan KPK dengan Polri mesti duduk bersama untuk mencari langkah yang tepat sesuai ketentuan dalam penanganan kasus dugaan simulator SIM tersebut," kata legislator asal Sumbar itu.

Institusi penegak hukum dalam penanganan kasus dugaan pidana korupsi juga diharapkan tidak berorientasi untuk meruntuhkan citra satu institusi tertentu.

Apalagi pemberantasan tindak pidana korupsi bukan tugas dan wewenang satu institusi saja, tapi menjadi tanggung jawab bersama.

Makanya pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan dan perjuangan bersama, baik pemerintah, legislatif, yudikatif, dan masyarakat serta media massa demi kebaikan bangsa ini.

"Kita minta polemik dan tarik ulur penangan dugaan korupsi simulator SIM segera diakhiri supaya substansinya tak terabaikan," ujarnya.
(ANT-SA)

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga