Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono memberikan apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia yang terus memperbaiki sistem pelayanan publik di saat lembaga itu mendapat sorotan tajam terkait kasus hukum.

"Dalam suasana yang seperti ini perlu memberikan apresiasi yang tulus kepada Polri yang sudah berupaya memperbaiki layanan. Memang di dalam perlu perbaikan dan saya mendukung untuk melayani masyarakat," kata Wapres Boediono saat memberikan sambutan pada Penghargaan kepada 10 unit sebagai Layanan Publik Paling Progresif di Istana Wapres, Jakarta, Jumat.

Dalam penghargaan tersebut, Polri mendapat tiga penghargaan, yaitu untuk Unit Layanan Paling Progresif "National Traffic Management Center", Satuan penyelenggara Administrasi SIM dan Satuan Penyelenggara Adminsitrasi SIM untuk Unit Layanan Paling Favorit.

Dikatakan Wapres, dirinya sangat mendukung Polri dan instansi lain dalam memberikan perbaikan layanan kepada masyarakat sebagai upaya membangun demokrasi yang lebih baik dan transparan.

"Kalau ingin demokrasi berjalan berkelanjutan maka dasarnya pemerintahan yang baik dan ini mendukung landasan demokrasi melalui komunikasi yang baik antara publik dan pemerintah," kata Wapres.

Kepala Unit Kerja Presiden Bidang pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik baik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.

"Secara umum pelayanan publik yang dilaksanakan instansi pemerintah sudah membaik, terutama sejak munculnya desakan dan sikap krotis masyarakat menyangkut perbaikan pelayanan," papar Kuntoro.

Untuk mendorong dan mengapresiasi unit layanan publik yang memiliki keinginan kuat untuk melakukan perbaikan, UKP4 menyelenggarakan Kompetisi Layanan Publik dalam kerangka "Open Government" Indonesia.

Kompetisi ini diikuti 62 unit layanan publik dari 34 kementerian/lembaga dan dalam perjalanan melalui seleksi dari tim juri yang kompeten dan independen selama April-Juli, secara bertahap terpilih peserta yang masuk tahap 20 besar dan akhirnya ditetapkan 10 layanan publik paling progresif.

Sepuluh kementerian/instansi yang memberikan layanan paling progresif adalah Inatrade (Kementerian Perdagangan), Sistem Penerbitan Paspor, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan (Kementerian Hukum dan HAM), Beasiswa Bidik Misi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Perizinan Frekuensi Radio (Kementerian Komunikasi dan Informatika), National Traffic Management Center (Kepolisian RI).

Notifikasi Kosmetika (Badan Pengawas Obat dan Makanan/BPOM), Penilaian Keamanan Pangan (BPOM), Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Kepolisian RI), pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Kementerian Pekerjaan Umum), serta Kantor Pertanahan Jakarta Barat (Badan Pertanahan Nasional).

Sementara penghargaan untuk kategori Unit Layanan Paling favorit diperoleh Satuan penyelenggara Administrasi SIM, Kepolisian RI.
(A025/C004)